ISLAMTODAY ID — Sejumlah pakar meyakini bahwa langkah Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi (CSS) yang memasukkan organisasi Ikhwanul Muslimin dalam daftar kelompok teroris adalah keputusan politik yang diambil atas perintah Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman.
Ismail Numan Telci, seorang profesor di Universitas Sakarya, dan juga wakil ketua di Pusat Studi Timur Tengah (ORSAM), mengatakan Pangeran Salman sebagian besar telah mengambil alih pengaruh Dewan Cendekiawan Senior (CSS), yang merupakan salah satu pilar terpenting negara Saudi.
Perintah MBS ?
“Keputusan CSS baru-baru ini menunjukkan bahwa bin Salman sekarang dapat menggunakan lembaga keagamaan ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan politiknya,” ungkap Ismail Numan Telci, dilansir dari Anadolu Agency.
Dalam keadaan normal, tidak mungkin Dewan Cendekiawan Senior – badan agama tertinggi di Saudi- mengambil keputusan seperti itu melawan Ikhwanul Muslimin, yang memiliki basis besar di sejumlah negara Muslim.
Menurut Ismail Numan Telci, CSS tidak lagi merupakan lembaga yang sah, karena banyak anggotanya telah dipenjarakan dan digantikan oleh mereka yang bekerja langsung di bawah perintah putra mahkota Pangeran Mohamed bin Salman (MBS).
Faktor Hasil Pilpres AS
Peneliti ORSAM itu mengatakan faktor di balik keputusan CSS bisa jadi adalah hasil dari pemilihan Presiden AS tahun 2020.
Pemerintah Arab Saudi memahami bahwa setelah Presiden terpilih Joe Biden menjabat, pemerintah AS dapat mengubah sikapnya terhadap Ikhwanul Muslimin.
AS mungkin tidak sekeras di era Donald Trump, jelas Ismail Numan Telci.
Profesor di Universitas Sakarya ini mengatakan bahwa terlepas dari semua upaya itu, Riyadh belum mampu membujuk AS untuk menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.
Prioritas Regional Saudi
Arab Saudi kini sedang menjajaki untuk menekan pemerintahan Trump agar menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris sebelum ia meninggalkan Gedung Putih, demikian menurut Numan Telci.
Langkah tersebut juga menjelaskan prioritas regional Arab Saudi.
Ia menuturkan bahwa keputusan tersebut menyiratkan bahwa pemerintah Saudi akan terus mendukung kebijakan Israel terhadap Ikhwanul Muslimin di wilayah tersebut.
Keputusan itu juga bertujuan untuk mendesak negara-negara seperti Turki dan Qatar, untuk mempertimbangkan kembali sikap moderat mereka terhadap Ikhwanul Muslimin.
Pada 10 November, CSS mengeluarkan pernyataan yang menunjuk Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris, menuduhnya sebagai faktor destabilisasi di wilayah tersebut.
Lima hari kemudian Israel menyambut baik keputusan tersebut.
“Kami senang di Israel melihat pendekatan seperti itu yang bertentangan dengan eksploitasi agama untuk hasutan,” jelas Kementerian Luar Negeri Israel melalui Twitter.
“Kami sangat membutuhkan wacana yang menyerukan toleransi dan kerja sama di kawasan,” tulis Kemlu Israel.
Kerjasama Saudi-Israel
Dukungan Israel terhadap keputusan Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin menunjukkan bahwa hal itu telah menjadi salah satu dimensi penting dari kerja sama implisit antara kedua negara, ungkap Ismail Numan Telci.
Israel melihat pernyataan Saudi sebagai pendukung tindakan kerasnya terhadap kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang sejauh ini dinilai berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin.
Israel melancarkan tiga serangan militer besar terhadap Hamas di Jalur Gaza pada 2008, 2012, dan 2014, dan mereka masih memberlakukan blokade yang diperketat di wilayah Palestina, yang dikendalikan oleh Hamas.
Pernyataan CSS telah menimbulkan reaksi tajam di dunia Arab dan Muslim.
Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa mereka selalu menjadi korban kekerasan dan rezim diktator.
Bantahan Ikhwanul Muslimin
Talat Fahmi, juru bicara Ikhwanul Muslimin, mengatakan kelompoknya itu bukan teroris tetapi organisasi reformis, dilansir dari Anadolu.
Didirikan pada tahun 1928, Ikhwanul Muslimin kini masuk daftar hitam oleh otoritas Mesir pada tahun 2013 setelah penggulingan Mohamed Morsi, presiden Mesir pertama yang dipilih secara bebas, dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Sisi.
Pada bulan Mei tahun ini, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi secara resmi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.[IZ]