ISLAMTODAY ID — Organisasi Perlawanan Palestina Hamas mengecam keras Uni Emirat Arab (UEA) karena dilaporkan menyetujui impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, Ahad (10/1).
Langkah Abu Dhabi tersebut menurut Hamas adalah bentuk kesengajaan untuk membangun permukiman ilegal Yahudi di tanah Palestina.
“Langkah itu sama saja dengan mendorong pembangunan permukiman Zionis di tanah Palestina yang diduduki,” pungkas juru bicara Hamas Hazem Qassem dilansir dari Middle East Monitor (MEMO), Senin (11/1).
Hazem Qassem menegaskan kesepakatan perdagangan UEA dan Israel mendorong kebijakan perpindahan yang dipraktikan oleh sayap kanan Zionis.
Sebelumnya, Channel 7 Israel melaporkan bahwa pengiriman komersial pertama barang dari produk permukiman Israel ke UEA dimulai pada Ahad (10/1).
Akan tetapi hingga kini, belum ada tanggapan langsung dari otoritas UEA tentang laporan tersebut.
Untuk diketahui, UEA dan Israel telah menandatangani kesepakatan “Perjanjian Abraham” yang disponsori Amerika Serikat (AS) pada September tahun 2020 lalu.
Kedua negara menormalkan hubungan yang berarti ada kerja sama diplomatik di antaranya keduanya. Kemudian Langkah normalisasi tersebut diikuti oleh Bahrain, Sudan, dan yang terbaru adalah Maroko.
Perjanjian normalisasi dengan Israel itu menuai kecaman luas dari warga Palestina.
Sebagian besar warga Palestina mengatakan kesepakatan tersebut mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani kepentingan Palestina.
Awal Desember tahun lalu, Menteri Perdagangan Bahrain mengatakan impor Bahrain dari Israel tidak akan dibedakan antara produk yang dibuat di Israel dan produk dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Hal ini mendapat teguran keras dari Palestina.
Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid Al Zayani menyuarakan keterbukaan untuk impor dari permukiman.
“Kami akan memperlakukan produk Israel sebagai produk Israel. Jadi kami tidak punya masalah dengan label atau asal,” pungkasnya kepada Reuters saat berkunjung ke Israel dikutip laman Al Jazeera, Jumat (4/12).[IZ]
