ISLAMTODAY ID — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno LP Marsudi melakukan kunjungan resmi secara singkat ke Bangkok, Thailand, Rabu (24/2) untuk membahas tentang krisis politik Myanmar.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, melakukan “komunikasi intensif” baik dengan penguasa militer dan pemerintah yang digulingkan dalam upaya mengatasi krisis yang dipicu oleh kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari lalu.
Pada hari Rabu (24/02) di Bandara Don Muang, Bangkok, Menlu Retno disambut oleh Menlu Thailand Don Pramudwinai dan bertemu dengan menteri luar negeri yang ditunjuk penguasa Militer Myanmar, Wunna Maung Lwin.
Dalam konferensi persnya kepada para wartawan, Menlu Retno mengatakan keselamatan rakyat Myanmar adalah hal yang prioritas.
“Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tak menggunakan kekerasan … untuk menghindari jatuhnya korban dan pertumpahan darah,” ujar Retno usai pertemuan.
Retno menambahkan, dirinya melakukan “komunikasi intensif” dengan kedua belah pihak di Myanmar, termasuk para anggota parlemen Myanmar yang digulingkan.
Posisi Indonesia
Dalam pertemuan dengan Wunna Maung Lwin, Retno menegaskan posisi Indonesia untuk isu yang terjadi di negara yang telah mengalami kudeta militer awal Februari lalu.
“Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan Menlu Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia yakni, Indonesia sangat concern terhadap perkembangan situasi di Myanmar. Safety and well being of the people menjadi prioritas nomor satu,” ujar Menlu Retno Marsudi dalam pengarahan media usai pertemuan tersebut secara virtual, Rabu (24/2).
Oleh karena itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan guna menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah.
Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia meminta Myanmar terus memperhatikan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif
Oleh karena itu diperlukan sebuah kondisi yang kondusif, yakni berupa dialog, rekonsiliasi, dan membangun kepercayaan.
Kepentingan Rakyat Myanmar
“Indonesia akan bersama rakyat Myanmar,” tegas Menlu Retno.
Retno mengakui memiliki rencana untuk melakukan kunjungan ke Myanmar setelah bertolak dari Bangkok.
Hal ini dilakukan untuk secara langsung dapat menyampaikan pesan dan posisi Indonesia, juga menyampaikan pesan dunia internasional, serta menyampaikan harapan penyelesaian masalah langsung ke Naypyidaw.
Rencana kunjungan tersebut kemudian ditunda menyusul kondisi dan situasi terkini di Myanmar yang belum memungkinkan. Unjuk rasa masih terjadi di berbagai penjuru.
“Penundaan ini tidak menyurutkan niat menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar, termasuk dengan pihak militer Myanmar dan pihak CRPH (Committee of Representing Pyidaungsu Hluttaw),” ujar Menlu Retno Marsudi.
Komunikasi dengan CRPH pun dia katakan telah dilakukan cukup intensif. Posisi Indonesia juga telah disampaikan ketika berbicara dengan CRPH.
Menurut Retno dalam kondisi sulit seperti ini, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan. Hal ini agar pesan penting dapat disampaikan, serta kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tak memburuk dan upaya penyelesaian bisa dilakukan
“Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan harus diletakkan dalam kerangka memberikan kontribusi untuk mencari penyelesaian demi kepentingan rakyat Myanmar,” jelas Menlu Retno
“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar merupakan hal utama yang harus dilindungi. Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan,” tukasnya.
Selain itu, dalam pertemuan dengan Menlu Myanmar Wunna, Retno juga menyampaikan pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam piagam ASEAN. Myanmar merupakan salah satu anggota ASEAN.
Retno juga menekankan betapa pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan (humanitarian access and visits) kepada para tahanan.
“Shuttle Diplomacy”
Pertemuan ketiga Menlu ini merupakan bagian dari shuttle diplomacy. Pada saat isu Rohingya muncul, Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan shuttle diplomacy. Shuttle diplomacy mengacu pada proses mediasi yang dilakukan pihak ketiga, namun tanpa mempertemukan pihak-pihak bertikai secara langsung.
Indonesia telah berbicara dengan banyak pihak mengangkat isu kudeta Myanmar. Indonesia juga berinisiatif untuk mengadakan pertemuan Khusus Menlu ASEAN untuk solusi Myanmar.
Sebelumnya, Menlu melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun ini, dan Singapura serta bertemu Menlu Malaysia saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta.
Selain itu, dalam membawa isu Myanmar, Menlu Retno telah melakukan pembicaraan melalui daring maupun telepon dengan Menlu Filipina, Vietnam, Laos, dan Kamboja, Australia, Jepang Amerika Serikat (AS), China, Inggris, dan India serta dengan utusan Khusus Sekjen PBB, dan acting assistant under secretary AS.
“Shuttle diplomacy bukan hal mudah, namun ini tetap dilakukan mengingat adanya prinsip-prinsip yang perlu ditegakan dan keinginan kuat untuk terus berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan,” ujar Menlu Retno,
“Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. To do nothing is not an option,” tegas Retno.
Pemilihan umum (Pemilu) Myanmar telah dilakukan pada November 2020 yang hasilnya dituding palsu oleh junta. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dinahkodai pemimpin de facto Aung San Suu Kyi menang telak. Namun militer tak mengakui dan menyebut ada kecurangan. Konflik ini berujung pada kudeta militer terhadap Suu Kyi.
Batal Kunjungi Myanmar
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa Menlu Retno membuka opsi melakukan kunjungan ke Myanmar untuk mencari solusi di tingkat ASEAN. Namun, perkembangan di Myanmar saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Teuku Faizasyah, selaku juru bicara Kemlu RI, dalam pernyataan kepada media secara daring (online) pada Rabu (24/02), setelah sebelumnya membantah laporan bahwa Menlu Retno Marsudi akan berkunjung ke Myanmar pada Kamis (25/02) pagi waktu setempat.
“Menlu RI membuka opsi melakukan kunjungan di Nay Pyi Taw untuk mencari solusi di tingkat kawasan, dalam hal ini ASEAN. Rencana ini disusun dengan terus mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, dalam jumpa pers virtual pada Rabu (24/02).
“Dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini, dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” tambahnya.
Teuku Faizasyah menekankan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk berkontribusi dan berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar, serta melakukan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya mengenai setiap perkembangan yang ada.
Sejumlah demonstran melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok, Selasa (23/02), guna memprotes posisi Indonesia yang diduga mendukung pemilu baru di Myanmar.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI membantah laporan yang menyebutkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan berkunjung ke Myanmar pada Kamis (25/02) waktu setempat.
Dalam keterangannya kepada BBC News Indonesia, Teuku Faizasyah selaku juru bicara Kemlu RI mengatakan
“Ibu Menlu memang fokus ke Thailand saat ini, terlebih lagi perjalanan di saat pandemi memang tidak mudah, banyak keterbatasan”.
Ketika ditanya apakah Menlu Retno Marsudi bertolak ke Myanmar setelah dari Thailand, Teuku Faizasyah menjawab:
“Saya tidak ada info, kunjungan di Thailand saja masih harus menjalani protokol kesehatan yang ketat sebelum pertemuan.”
Menlu RI Retno Marsudi dilaporkan berkunjung ke Myanmar, pada Rabu (24/02), namun Kemlu RI membantahnya.
Menurut laporan kantor berita Reuters, Menlu Retno Marsudi akan berkunjung ke Myanmar pada Kamis (25/02).
Laporan itu didasarkan pada surat Kementerian Transportasi Myanmar yang menyebutkan Menlu RI Retno Marsudi akan tiba di ibu kota Myanmar, Nay Pyi Taw, pada Kamis pagi pukul 08:10 waktu setempat. Retno kemudian akan bertolak pada 11:50 waktu setempat.
Seorang pejabat Myanmar mengonfirmasi bahwa surat itu memang benar dikeluarkan Kementerian Transportasi Myanmar.
Bantah Isu Proposal Pemilu Ulang
Sebelumnya, Kemlu RI juga membantah laporan yang menyebutkan Indonesia mendukung pemilihan umum baru di Myanmar setelah kudeta yang berlangsung pada 1 Februari lalu.
“Posisi Indonesia tidak berubah, tidak ada suatu pergeseran posisi apa pun. Saya tidak tahu apa yang dikutip media, tetapi sejauh yang saya tahu tidak ada proposal seperti itu dari Kemlu RI,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, dalam jumpa pers virtual pada Selasa (23/02).
Menlu Retno Marsudi, menurut Faizasyah, masih terus mengumpulkan masukan dan perspektif negara ASEAN lain terkait solusi untuk Myanmar.
“Saat ini Menlu RI masih berkonsultasi dan mengumpulkan perspektif dan masukan dengan Menlu ASEAN lainnya, setelah itu konsultasi itu akan berkembang menjadi masukan kebijakan yang akan didiskusikan dalam rapat khusus ASEAN (soal Myanmar),” kata Faizasyah.
Sejumlah demonstran melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok, Selasa (23/02), dalam rangka memprotes posisi Indonesia yang diduga mendukung pemilu baru di Myanmar.
Pernyataan itu diutarakan Faizasyah untuk membantah laporan kantor berita Reuters yang menyebut bahwa Indonesia tengah mencari dorongan negara ASEAN lainnya untuk mendukung Myanmar melakukan pemilihan umum ulang pascakudeta.
Laporan itu memicu kecaman dan kritik dari banyak pihak, terutama warga Myanmar di media sosial.
Sejumlah warga Yangoon juga dilaporkan berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar untuk memprotes sikap Indonesia yang diduga mendukung pemilihan umum ulang yang diserukan militer negara tersebut.
Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, menegaskan bahwa “Terlalu banyak spekulasi di medsos”.
Sumber: BBC, Reuters, Republika