ISLAMTODAY ID — Indonesia dan Malaysia mendesak Myanmar untuk segera membebaskan tahanan politik yang ditahan dalam kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan informal menteri luar negeri ASEAN terkait Myanmar yang dipimpin Brunei Darussalam secara virtual, Selasa (2/2/2021).
Menlu RI Retno Marsudi menyatakan bahwa komunikasi dan dialog antarpihak di Myanmar termasuk melepaskan tahanan politik, merupakan pilihan terbaik.
RI Dorong Peran ASEAN
Menurutnya, ASEAN bisa memfasilitasi komunikasi dan dialog antarpihak di Myanmar.
Dalam pertemuan ini, Retno Marsudi juga menyampaikan situasi di Myanmar masih mengkhawatirkan, karena kekerasan terus meningkat hingga menyebabkan tewasnya warga sipil.
“Masih terus terjadi penangkapan terhadap warga sipil,” pungkas Menlu RI Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual seusai pertemuan informal ASEAN.
Indonesia pun mengulangi desakannya agar aparat keamanan Myanmar menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa.
“Perdamaian stabilitas dan kesejahteraan kawasan harus terus dijaga. Rakyat ASEAN telah merasakan perdamaian stabilitas dan kesejahteraan selama puluhan tahun,” pungkas Menteri Luar Negeri Indonesia itu.
“Keinginan dan niat baik untuk membantu tidak dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN,” ujar Retno LP Marsudi.
Sikap Malaysia
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi para pemimpin politik yang ditahan di Myanmar.
Tokoh yang harus segera dibebaskan termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar U Win Myint dan para pemimpin politik lain.
Pemerintah junta militer Myanmar juga harus mengupayakan dialog antara pihak terkait, ujar Hishammuddin Hussein.
“Kami mendesak semua pihak terkait untuk terus menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap warga sipil tidak bersenjata,” pungkas Menlu Malaysia itu dalam pernyataannya.
“Kami sangat prihatin atas hilangnya nyawa tak berdosa dan terluka selama situasi yang sedang berlangsung di Myanmar,” tandasnya.
Menurutnya, Myanmar memang memiliki hak prerogatif atas politik dalam negerinya.
Namun, Malaysia berharap pemerintah junta militer juga memperhatikan kekhawatiran negara-negara anggota ASEAN terkait kondisi dalam negeri negara itu.
“Sangat penting bagi Myanmar untuk mengupayakan solusi atas krisis politik dengan cara tertentu yang menjunjung tinggi kemauan dan aspirasi rakyat Myanmar,” tandas Hishamuddin Hussein.
Singgung Rohingya
Menlu Malaysia Hishammudin juga mendesak agar situasi politik di Myanmar saat ini tidak berdampak pada upaya repatriasi pengungsi Rohingya.
“Malaysia secara langsung terkena dampak krisis Negara Bagian Rakhine dengan terus menerus menghadapi masalah migrasi ilegal,” jelas Hishamuddin.
Hishamuddin mengatakan Malaysia akan terus mendukung upaya kepulangan pengungsi Rohingya ke Rakhine dengan aman, sukarela, dan bermartabat.
“Kami menyambut baik komitmen berkelanjutan Myanmar dalam masalah ini,” tandasnya.