ISLAMTODAY ID—Sebuah analisis yang tidak dipublikasikan oleh PBB dan kelompok-kelompok bantuan memperkirakan bahwa sekitar 350.000 orang di wilayah Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia berada dalam kondisi kelaparan, menurut dokumen internal PBB yang dilihat oleh Reuters.
Pemerintah Ethiopia membantah analisis Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC), menurut catatan pertemuan Komite Tetap Antar Badan (IASC) pada hari Senin (7/6) .
Pertemuan ini terdiri dari kepala setidaknya 18 organisasi PBB dan non-PBB.
Kelaparan telah dinyatakan dua kali dalam dekade terakhir di Somalia pada tahun 2011 dan di Sudan Selatan pada tahun 2017, menurut IPC.
Studi Perselisihan Ethiopia
PBB, kelompok bantuan, pemerintah dan pihak terkait lainnya menggunakan IPC untuk bekerja sama dalam menentukan situasi.
“Mengenai risiko kelaparan, tercatat bahwa angka analisis IPC yang tidak dipublikasikan sedang diperdebatkan oleh pemerintah Ethiopia, terutama sekitar 350.000 orang di seluruh Tigray yang diyakini berada dalam kondisi kelaparan IPC 5,” tulis dokumen itu, seperti dilansir oleh TRTWorld, Kamis (10/6).
Ia juga mengatakan analisis telah menemukan bahwa jutaan lebih di seluruh Tigray membutuhkan “dukungan pangan dan pertanian / mata pencaharian yang mendesak untuk mencegah penurunan lebih lanjut menuju kelaparan.”
Seorang diplomat senior Ethiopia di New York, berbicara dengan syarat anonim, membenarkan bahwa pemerintah membantah analisis tersebut.
Ia mempertanyakan metode survei dan menuduh IPC kurang transparan dan tidak cukup konsultasi dengan otoritas terkait.
Pertempuran Tigray
Pertempuran di Tigray pecah pada bulan November antara pasukan pemerintah dan mantan partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray.
Pasukan dari negara tetangga Eritrea juga telah memasuki konflik untuk mendukung pemerintah Ethiopia.
Kekerasan di Tigray telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka di wilayah pegunungan berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa.
Jutaan warga lainnya di Tigray membutuhkan “makanan dan pertanian yang mendesak, dan dukungan mata pencaharian untuk mencegah penurunan lebih lanjut menuju kelaparan,” menurut dokumen PBB yang disengketakan oleh pemerintah Ethiopia.
(Resa/TRTWorld)