ISLAMTODAY ID-Misi diplomatik Israel telah berlaku di Uni Emirat Arab sejak Januari.
Langkah itu beroperasi sejak diplomat Israel pertama tiba di ibu kota Emirat setelah kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS pada September.
Sementara itu, UEA akan membuka kedutaannya di Israel pada hari Rabu (14/7).
Menurut laporan The Times of Israel, Ahad (11/7), Presiden Israel Isaac Herzog akan hadir di acara tersebut.
Selain itu, Israel telah membuka kedutaannya di ibu kota Emirat.
Lebih lanjut, pada akhir Juni lalu Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid meresmikan Konsulat Jenderal di Dubai.
Lapid sebut bahwa pemulihan hubungan sebagai “momen bersejarah” dan saat “kita memilih perdamaian daripada perang,” seperti dilansir dari Sputniknews, Senin (12/7).
Pada bulan September tahun lalu, upaya jangka panjang pemerintahan Trump untuk meningkatkan posisi Israel di kawasan itu dan menyatukan negara-negara Gilf melawan “musuh bebuyutannya” Iran menghasilkan kesepakatan normalisasi bersejarah, yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Abraham.
Dengan menandatangani perjanjian tersebut, UEA dan Bahrain sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.
Kemudian, Maroko dan Sudan mengikuti dan setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
Pejabat UEA mengatakan bahwa pemulihan hubungan dengan Israel murni dimotivasi oleh keinginan untuk mencegah “aneksasi”.
Langkah ini merujuk pada rencana mantan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas aneksasi di Tepi Barat.
Sebagai imbalan atas kesepakatan itu, pemerintahan Trump berjanji untuk menjual jet tempur F-35 ke UEA, tetapi penjualan itu ditunda oleh pemerintahan baru Joe Biden.
Mantan pemimpin Israel Netanyahu dilaporkan berusaha untuk memblokir penjualan jet.
Sementara UEA dan Bahrain telah menggarisbawahi bahwa memulihkan hubungan dengan Israel sama sekali tidak akan mempengaruhi komitmen mereka terhadap perjuangan Palestina.
Lebih lanjut, hanya beberapa minggu setelah negara-negara Teluk menandatangani Kesepakatan Abraham, mereka secara signifikan memotong dana untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina.
Normalisasi dengan Israel oleh negara-negara yang telah bersumpah mendukung Palestina selama beberapa dekade disambut dengan kritik keras dari otoritas Palestina.
(Resa/Sputniknews)