ISLAMTODAY ID — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan BAHWA sampai saat ini pemerintah Myanmar yang dikuasai militer tidak kunjung menerapkan lima poin konsensus Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang disampaikan seratus hari lalu.
Sebelumnya, para pemimpin negara ASEAN menyepakati konsensus itu dalam pertemuan di Jakarta pada April lalu untuk mencari jalan keluar atas konflik politik di Myanmar.
“Seratus hari sudah berlalu sejak ALM (ASEAN Leaders Meeting) di Jakarta berlangsung, saya terus terang sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada perkembangan signifikan dari implementasi kelima konsensus tersebut,” pungkas Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual dari Washington D.C, Amerika Serikat, Senin (2/8).
“Indonesia berharap Myanmar menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan special envoy. Special Envoy harus segera dapat akses penuh terkait pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugas di Myanmar,” tandasnya.
Menlu Retno mengatakan rapat menlu negara ASEAN secara virtual molor hingga lima jam karena membahas situasi Myanmar.
Utusan Khusus
Pembahasan yang alot dalam rapat itu menurut Retno adalah soal penunjukan utusan khusus ASEAN yang akan menyelidiki dan menganalisis langsung situasi dan kondisi di Myanmar.
Adapun, penunjukan utusan khusus ASEAN itu merupakan salah satu poin yang tertuang dalam lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar.
Dalam pertemuan itu Retno menegaskan penunjukan utusan khusus harus segera diputuskan ASEAN.
Selain itu, ia menuturkan utusan khusus ASEAN soal Myanmar harus segera diberikan mandat yang jelas dan mendapat akses penuh dan bebas selama meninjau situasi di Myanmar.
Menlu Retno mengatakan Indonesia juga menuntut militer Myanmar berkomitmen mendukung tugas utusan khusus ASEAN nanti dalam melakukan tugasnya.
“Sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive,” tegas Retno, dilansir dari CNN Indonesia.
5 Poin Konsensus
Pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Hingga saat ini, perkembangan penerapan kelima konsensus ASEAN itu dipertanyakan komunitas internasional.
Di Myanmar, aparat keamanan masih menghadapi gelombang demonstrasi anti-kudeta dan warga sipil dengan kekerasan.
Deklarasi Min Aung Hlain, PM Sementara
Baru-baru ini, junta militer Myanmar juga memutuskan memperpanjang masa darurat militer dan baru akan menggelar pemilihan umum pada Agustus 2023. Bahkan Panglima MIliter Min Aung Hlain mendeklarasikan diri sebagai Perdana Menteri “Sementara”.
Keputusan itu menandakan bahwa junta militer Myanmar mengingkari janjinya ketika melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.
Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing telah mengambil gelar baru sebagai perdana menteri dari pemerintah sementara yang baru dibentuk, media pemerintah melaporkan.
Penyerahan gelar tersebut sekitar enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan dari pemerintah sipil.
Min Aung Hlaing telah memimpin Dewan Administrasi Negara (SAC) dukungan militer yang telah menjalankan Myanmar sejak dibentuk tepat setelah kudeta 1 Februari, dan pemerintah sementara akan menggantikannya.
“Untuk melakukan tugas negara dengan cepat, mudah dan efektif, dewan administrasi negara telah direformasi sebagai pemerintah sementara Myanmar,” ujar presenter di televisi negara Myawaddy, seperti dilansir dari TRT World, Ahad (1/8).
Sebelumnya pada Ahad (1/8), Min Aung Hlaing mengatakan bahwa pemilihan umum akan diadakan dan keadaan darurat dicabut pada Agustus tahun 2023.
Langkah ini memperpanjang batas waktu awal militer yang diberikan ketika menggulingkan Aung San Suu Kyi enam bulan lalu.
Negara itu berada dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan pemimpin sipil pada Februari, melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat yang telah menewaskan lebih dari 900 orang menurut kelompok pemantau lokal.
Gelombang virus yang bangkit kembali juga telah menambah malapetaka, dengan banyak rumah sakit kosong dari staf medis pro-demokrasi, dan Bank Dunia telah memperkirakan ekonomi akan berkontraksi hingga 18 persen.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin junta Min Aung Hlaing mengatakan pada hari Ahad “kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023.”
“Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal,” tambahnya.
Pengumuman jenderal itu akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun.
Singgung Dialog ASEAN
“Myanmar siap untuk bekerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar,” ujar Min Aung Hlaing.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada hari Senin (1/8), ketika para diplomat mengatakan mereka bertujuan menyelesaikan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
Min Aung Hlaing juga mengulangi janji untuk memulihkan demokrasi, meskipun sekali lagi tanpa merinci kerangka waktu.
“Saya menjamin pembentukan serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme,” ujarnya.[IZ/CNN/TRT World]