ISLAMTODAY ID-Artikel ini ditulis oleh Catherine Wong, reporter South China Morning Post (SCMP) di Beijing yang berfokus pada diplomasi dan kebijakan pertahanan China dengan judul China’s 50 years at UN: Xi Jinping says international rules and order must not be dominated by one power.
Presiden China mengecam AS dan menyerukan koeksistensi damai saat menandai peringatan 50 tahun Beijing menduduki kursi di PBB.
Pidato tersebut datang setelah Departemen Luar Negeri AS mengatakan telah berdiskusi dengan kementerian luar negeri Taiwan untuk memperluas partisipasi pulau di forum internasional seperti PBB.
Presiden China Xi Jinping mengatakan aturan dan ketertiban internasional tidak boleh didikte oleh satu kekuatan atau satu blok pada pidato pada hari Senin (25/10) untuk menandai lima dekade sejak kursi China dipulihkan di PBB.
Xi mengecam dominasi Amerika atas tatanan dunia sementara juga menyerukan koeksistensi damai dalam pidatonya di sebuah konferensi di Beijing untuk menandai peringatan 50 tahun “pemulihan kursi sah Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
Konferensi tersebut dihadiri oleh para diplomat dan perwakilan organisasi internasional di China serta Sekjen PBB Antonio Guterres yang hadir secara virtual.
“Aturan internasional harus disusun bersama oleh semua 193 anggota PBB, bukan diputuskan oleh negara atau blok tertentu. Aturan internasional juga harus dipatuhi oleh 193 anggota PBB, tanpa terkecuali,” ujar Xi seperti dikutip dalam pembacaan yang dirilis oleh Xinhua, seperti dilansir dari SCMP, Senin (25/10).
Pemimpin China itu mengatakan Beijing menentang “konfrontasi zero-sum” dan “semua bentuk hegemoni dan politik kekuasaan”, dan menyerukan peradaban dan sistem politik yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai.
“Tidak ada satu peradaban yang lebih unggul atau lebih baik dari yang lain,” ujar Xi.
Lebih lanjut, Xi menambahkan bahwa jalan suatu negara harus dinilai dari apakah ia dapat membawa kemakmuran dan peningkatan mata pencaharian bagi rakyatnya, mengutip upaya pengentasan kemiskinan China dan kontribusinya terhadap anggaran PBB dan pemeliharaan perdamaian sebagai salah satu kontribusi utama Beijing kepada dunia.
Xi juga mengatakan konsepnya tentang “komunitas nasib bersama” adalah “bukan tentang mengganti satu sistem dengan yang lain, atau mengganti satu peradaban dengan yang lain”, tetapi menganjurkan koeksistensi serta berbagi tanggung jawab dan hak di antara negara-negara.
Pidato Xi datang di tengah pergulatan diplomatik yang intens antara China dan Amerika Serikat di berbagai platform PBB ketika kedua kekuatan bersaing untuk mendapatkan pengaruh.
Itu juga terjadi hanya beberapa jam setelah upaya terbaru Washington untuk meningkatkan posisi internasional Taiwan melalui PBB.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Ahad (25/10) bahwa “perwakilan tingkat tinggi” dan kementerian luar negeri Taiwan telah membahas “memperluas partisipasi Taiwan di PBB dan di forum internasional lainnya”.
“Diskusi berfokus pada mendukung kemampuan Taiwan untuk berpartisipasi secara bermakna di PBB dan menyumbangkan keahliannya yang berharga untuk mengatasi tantangan global, termasuk kesehatan masyarakat global, lingkungan dan perubahan iklim, bantuan pembangunan, standar teknis, dan kerja sama ekonomi,”ungkap pernyataan AS.
Pemerintah Komunis mengambil alih kursi di PBB pada tahun 1971 setelah Republik China (Taiwan) secara resmi dikeluarkan dari PBB menyusul kekalahannya dalam perang saudara negara itu pada tahun 1949.
Beijing, yang melihat Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang akan diambil paksa jika perlu, telah mengintensifkan upayanya untuk mengisolasi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri secara diplomatis sejak Presiden pro-kemerdekaan Tsai Ing-wen terpilih pada tahun 2016.
Pulau itu kehilangan status pengamat di badan-badan yang berafiliasi dengan PBB seperti Majelis Kesehatan Dunia, badan pengatur Organisasi Kesehatan Dunia.
(Resa/South China Morning Post)