ISLAMTODAY ID-Dokumen melaporkan bahwa serangan mematikan oleh koalisi pimpinan Saudi dari 2015-2021 menggunakan jet dan amunisi yang dipasok dan dipelihara sebagian besar oleh Amerika Serikat.
Laporan tersabut berasal dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah berfokus pada serangan antara 2015-2021 oleh koalisi pimpinan Saudi, yang telah berperang dengan pemberontak Houthi Yaman sejak Maret 2015.
“Aliansi telah melakukan serangan mematikan menggunakan jet tempur dan amunisi yang telah dipasok dan dipelihara sebagian besar oleh perusahaan Amerika dengan persetujuan Departemen Luar Negeri dan Pentagon,” ungkap laporan itu, seperti dilansir dari MEE, Rabu (8/6).
Menurut Times, laporan tersebut belum dirilis secara publik karena pihak eksekutif menetapkan bahwa laporan tersebut berisi “informasi rahasia atau informasi tidak rahasia yang dikendalikan”.
Surat kabar itu mengatakan laporan itu telah beredar di kantor-kantor kongres karena undang-undang anggaran.
Menurut Times, itu adalah laporan besar kedua oleh agen AS yang membahas kekurangan pemerintah dalam mencegah korban sipil dalam perang di Yaman.
Laporan pertama dirilis oleh Departemen Luar Negeri pada tahun 2020 dan mengatakan badan tersebut gagal mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi kematian warga sipil.
Berita tentang laporan tersebut muncul saat Presiden Joe Biden dijadwalkan untuk mengunjungi Arab Saudi.
Pada hari Senin (6/6), beberapa anggota parlemen AS mendesak Biden untuk memperbaiki hubungan Washington dengan kerajaan dan menyuruhnya untuk memperingatkan Riyadh agar tidak mengejar kerja sama yang lebih strategis dengan China dalam rudal balistik di tengah laporan perjalanannya.
“Arab Saudi adalah salah satu pelanggar terburuk pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Mereka memicu perbudakan modern, menindas hak-hak perempuan, menyiksa dan membunuh pembangkang, menekan pengorganisasian demokrasi dan bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Yaman,” ungkap Anggota Kongres Ilhan Omar, seorang kritikus vokal kerajaan, mengatakan kepada Middle East Eye.
“Menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan luar negeri kami berarti konsisten dalam memanggil pelanggar hak asasi manusia. Dan Arab Saudi harus berada di urutan teratas daftar itu.”
Laporan itu juga muncul seminggu setelah kelompok bipartisan anggota parlemen AS memperkenalkan resolusi Kekuatan Perang yang akan mengakhiri semua dukungan yang tersisa untuk koalisi pimpinan Saudi yang berperang di Yaman, memperkuat janji Biden tahun lalu untuk mengakhiri bantuan kepada koalisi.
Yaman telah mengalami kekacauan selama bertahun-tahun sejak pemberontak Houthi merebut ibu kota Sanaa pada 2014 dan menggulingkan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dari kekuasaan.
Konflik bermetastasis menjadi perebutan kekuasaan regional pada Maret 2015, ketika Arab Saudi dan sekutu regionalnya, termasuk Uni Emirat Arab, turun tangan untuk menggulingkan Houthi yang bersekutu dengan Iran.
Sejak itu, konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan sekitar 377.000 orang tewas, empat juta mengungsi, dan 80 persen negara terpaksa bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup.
(Resa/MEE)