ISLAMTPDAY ID-Pemerintah Shehbaz Sharif Pakistan telah mengadopsi sejumlah tindakan keras untuk mengamankan pinjaman dari Dana Moneter Internasional dan negara-negara lain, termasuk kenaikan harga bahan bakar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pakistan menghadapi krisis neraca pembayaran yang parah karena cadangan devisa baru-baru ini turun menjadi USD 8,9 miliar atau Rp 132 T.
Pakistan mendapatkan pinjaman USD 2,3 miliar atau Rp 34 T dari China pada hari Rabu (22/6) dengan syarat dan ketentuan baru yang terlihat untuk membantu negara Asia Selatan dalam memerangi keadaan darurat ekonominya.
“Konsorsium bank China hari ini telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman RMB 15 miliar (~$2,3 miliar) setelah ditandatangani oleh pihak Pakistan kemarin. Arus masuk diharapkan dalam beberapa hari,” ungkap Miftah Ismail, menteri keuangan Pakistan melalui Twitter.
Sejauh ini, China telah memberikan pinjaman hingga $16,8 miliar ke Pakistan, menjadikannya kreditur bilateral terbesar negara itu.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah China yang telah memfasilitasi transaksi ini,” tambah Ismail, seperti dilansir dari Sputniknews, Rabu (22/6).
Menteri berharap pinjaman itu akan menopang cadangan devisa yang anjlok menjadi USD 8,9 miliar sehingga memaksa pemerintah untuk mengambil beberapa langkah, termasuk larangan impor barang mewah.
Pemerintah Sharif telah mengeklaim bahwa perjanjian pinjaman baru diberikan dengan tingkat bunga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh pendahulunya Imran Khan dan kemudian ditarik oleh China pada bulan Maret untuk alasan yang tidak diketahui.
Menteri keuangan telah mengatakan pada 2 Juni bahwa bank-bank China akan mengenakan biaya 1,5 persen ditambah Shanghai Interbank Offered Rate (Shibor) daripada sebelumnya 2,5 persen ditambah Shibor.
Pinjaman China telah diumumkan di tengah negosiasi yang sedang berlangsung antara Pakistan dan Dana Moneter Internasional, yang telah gagal untuk melepaskan tahap kedua dari kesepakatan senilai USD 6 miliar yang ditandatangani pada 2019 karena ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga multilateral.
IMF telah meminta Pakistan untuk mengatasi peningkatan defisit fiskal dan neraca berjalannya sebelum melepaskan lebih dari USD 900 juta di bawah program USD 6 miliar selama 39 bulan.
(Resa/Sputniknews)