ISLAMTODAY ID-Kremlin mengatakan bahwa langkah untuk menutup badan yang memproses imigrasi Yahudi ke Israel tidak boleh “dipolitisasi” dan menyebutnya sebagai masalah hukum murni.
Pernyataan itu muncul setelah Kementerian Kehakiman Rusia pekan lalu meminta “pembubaran” Badan Yahudi karena pelanggaran hukum yang tidak ditentukan.
“Situasi tidak boleh dipolitisasi atau diproyeksikan ke keseluruhan hubungan Rusia-Israel,” ungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, Selasa (26/7).
Dalam sebuah langkah mengejutkan, pengadilan Moskow mengatakan pekan lalu bahwa kementerian kehakiman telah meminta “pembubaran” Badan Yahudi karena pelanggaran hukum yang tidak ditentukan.
“Ada masalah dari sudut pandang kepatuhan terhadap hukum Rusia,” ungkap Peskov, seperti dilansir dari TRTWorld, Selasa (26/7).
“Situasi ini harus diperlakukan dengan sangat hati-hati,” tambahnya, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Peringatan Lebih Lanjut
Analis mengatakan langkah itu bisa menjadi tembakan peringatan dari Kremlin terhadap Perdana Menteri Israel Yair Lapid, yang telah mengambil garis retorika yang lebih keras atas konflik Ukraina daripada pendahulunya.
Ini juga diartikan sebagai upaya untuk memperlambat brain drain dari Rusia.
Lapid memperingatkan Moskow pada akhir pekan bahwa menutup badan tersebut akan memiliki konsekuensi “serius”.
Sidang pertama dalam kasus ini dijadwalkan pekan ini.
Badan tersebut, yang didirikan pada tahun 1929, memainkan peran kunci dalam pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Itu mulai bekerja di Rusia pada tahun 1989, dua tahun sebelum berakhirnya Uni Soviet, setelah itu jutaan ribu orang Yahudi dari seluruh Uni Soviet pergi ke Israel.
Lebih dari satu juta dari 9,4 juta penduduk Israel saat ini berakar di bekas Uni Soviet.
(Resa/TRTWorld)