ISLAMTODAY ID-Wakil ketua parlemen Yunani, Charalambos Athanasiou, telah menganjurkan “perlunya memata-matai” deputi Muslim Turki di negara itu. Pernyataan itu memicu kontroversi.
Untuk diketahui, Charalambos Athanasiou yang juga mantan menteri kehakiman dan saat ini menjadi wakil dari partai konservatif Nea Dimokratia (ND) yang berkuasa.
“Misalkan seorang anggota parlemen yang memiliki orientasi agama yang sama sekali berbeda dari Kristen Ortodoks memberikan informasi ke negara tetangga – Türkiye – tentang di mana imigran gelap dapat masuk,” ungkapnya, seperti dilansir dari TRTWorld, Jumat (12/8).
Athanasiou menambahkan bahwa intelijen nasional harus mengambil tindakan pencegahan seperti sebuah skenario, menurut outlet.
Ditanya apakah para deputi dapat dipantau, Athanasiou menjawab: “Jika prosedur yang disediakan oleh legislator diikuti, tentu saja.”
Pernyataannya menyebabkan kegemparan, terutama dari partai-partai oposisi kiri negara itu.
Pelanggaran Hak
Partai oposisi utama, SYRIZA-PS, menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa Athanasiou pada dasarnya mengeklaim mereka yang bukan Kristen Ortodoks adalah ancaman nasional.
Burhan Baran, seorang wakil Muslim Turki di PASOK-KINAL, mengutuk pernyataan Athanasiou.
“Mengacu pada wakil minoritas parlemen sebagai tersangka potensial pengkhianatan nasional dan karena itu mengatakan akan “sah” untuk memantau mereka menumbuhkan semangat dogmatisme dan intoleransi,” ujar Baran menekankan.
Wilayah Thrace Barat Yunani – di timur laut negara itu, dekat perbatasan Turki – adalah rumah bagi minoritas Muslim Turki yang telah lama berdiri, berjumlah sekitar 150.000, atau sekitar sepertiga dari populasi.
Hak-hak orang Turki di Thrace Barat dijamin di bawah Perjanjian Lausanne 1923, tetapi sejak itu situasinya terus memburuk.
Setelah junta Yunani berkuasa pada tahun 1967, orang-orang Turki di Thrace Barat mulai menghadapi penganiayaan yang lebih keras dan pelanggaran hak oleh negara Yunani, yang sering kali secara terang-terangan melanggar keputusan pengadilan Eropa.
Minoritas Turki di Yunani terus menghadapi masalah dalam menjalankan hak kolektif dan sipil serta hak pendidikannya, termasuk otoritas Yunani yang melarang kata “Turki” atas nama asosiasi, menutup sekolah-sekolah Turki dan mencoba menghalangi komunitas Turki untuk memilih mufti mereka sendiri.
(Resa/TRTWorld)