ISLAMTODAY ID-Moskow telah membatalkan program bebas visa bersama yang melibatkan Kepulauan Kuril sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Tokyo.
Jepang telah mengajukan protes atas penarikan Rusia dari perjanjian bilateral tentang perjalanan bebas visa ke bagian selatan Kepulauan Kuril untuk warga negara Jepang.
Perdana Menteri Fumio Kishida menyebut keputusan itu “tidak berdasar dan tidak dapat diterima”.
Pada hari Senin (5/9), pemerintah Rusia membatalkan perjanjian dengan Jepang tentang kunjungan yang difasilitasi ke pulau-pulau untuk mantan penduduk Jepang, serta program perjalanan bebas visa bersama.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi juga mengutuk langkah tersebut,
“Jepang belum diberitahu oleh Rusia tentang masalah tersebut,” ungkapnya pada Sealsa (6/9), seperti dilansir dari RT, Selasa (6/9).
Untuk diketahui, program pertukaran bebas visa timbal balik didirikan pada 1990-an dan dirancang untuk meningkatkan saling pengertian antara kedua negara.
Inisiatif ini memungkinkan sekitar 10.000 penduduk Iturup, Kunashir, Shikotan, dan pulau-pulau kecil untuk melakukan perjalanan ke Jepang, dan 20.000 orang Jepang mengunjungi Kuril.
Langkah itu dilakukan saat ketegangan antara Rusia dan Jepang meningkat akibat konflik di Ukraina.
Ketua Komite Internasional Duma Negara Rusia, Leonid Slutsky, mengaitkan tindakan pemerintah tersebut dengan dukungan Jepang terhadap sanksi Barat.
Pada hari Senin (5/9), dia mengatakan tindakan itu sebagai tanggapan terhadap “tekanan sanksi ilegal dan pemerintah Jepang bergabung dengan kebijakan Russophobic Barat.”
Jepang, bersama dengan banyak negara Barat, memberlakukan sanksi terhadap Rusia menyusul peluncuran operasi militer di Ukraina pada akhir Februari.
Tokyo telah membekukan aset individu Rusia, melarang impor barang-barang tertentu, dan mulai menghapus impor batubara Rusia, yang berjumlah sekitar 11% dari kebutuhan batubara nasional.
Itu juga memasukkan Perdana Menteri Mikhail Mishustin ke daftar hitam, bersama dengan ratusan orang dari Rusia, Belarus, dan republik Donbass.
Pada bulan Juni, Rusia menangguhkan perjanjian tahun 1998 tentang pemanenan sumber daya laut, yang memungkinkan nelayan Jepang untuk menangkap ikan di dekat Kepulauan Kuril.
Pada bulan Maret, di tengah hubungan yang memburuk, Rusia menghentikan negosiasi untuk perjanjian damai pascaperang dengan Jepang, dan menarik diri dari kegiatan ekonomi bersama dengan Tokyo di pulau-pulau yang disengketakan.
Kedua negara tidak pernah secara resmi menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia II, karena perselisihan atas empat pulau paling selatan di rantai Kuril, yang oleh Jepang disebut Wilayah Utara.
(Resa/RT)