ISLAMTODAY ID-Komentar tersebut dibuat sebagai tanggapan atas dua serangan ganda yang menargetkan para pemukim dengan IED yang ditempatkan di Jalan Ramot
Anggota parlemen Israel, Itamar Ben Gvir, menyerukan dimulainya kembali pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga Palestina dan menuntut pembentukan segera koalisi yang berkuasa setelah pemboman Yerusalem, Haaretz melaporkan pada 23 November.
“Kita harus kembali ke pembunuhan yang ditargetkan; kita harus memberlakukan jam malam di desa asal teroris; kita harus mengakhiri kamp [musim panas] di penjara keamanan. Sudah waktunya untuk membentuk pemerintahan sayap kanan sesegera mungkin dan untuk lebih membatasi tahanan yang dihukum karena kejahatan keamanan,” ungkap Ben Gvir, seperti dilansir dari The Cradle, Rabu (23/11).
Anggota parlemen Israel membuat komentar ini di tempat salah satu dari dua ledakan yang terjadi di dekat halte bus di Yerusalem pada tanggal 23 November.
Ledakan tersebut menewaskan satu orang dan melukai sedikitnya 22 orang.
Menurut Saluran 12 Ibrani, IED ditempatkan di pinggir jalan dan berusaha menargetkan bus yang terisi penuh menggunakan mekanisme peledakan jarak jauh.
Salah satu dari dua IED gagal meledak saat mendekati sasarannya dan menabrak kendaraan di belakangnya.
Keterlambatan koneksi ponsel berkontribusi pada kegagalan salah satu serangan.
Meskipun demikian, ledakan lain berhasil mengenai sebuah bus dan menyebabkan sebagian besar luka, yang bervariasi antara ringan dan kritis.
Menurut kesepakatan yang dicapai antara Perdana Menteri terpilih Benjamin Netanyahu dan Ben Gvir, Al-Awast melaporkan bahwa awal pekan ini, sumber Likud mengklaim bahwa pemerintah terbaru akan mengesahkan undang-undang untuk memberi Menteri Keamanan Publik kontrol yang lebih besar atas polisi dan pengawasan anggaran polisi.
Selain itu, pada 21 November, Netanyahu mencapai kompromi dengan ketua Partai Zionis Religius, Bezalel Smotrich, yang mengizinkan Partai Lukid untuk mempertahankan portofolio pertahanan sementara Smotrich ditetapkan menjadi menteri keuangan negara, menurut Saluran 12 Israel.
Smotrich sebelumnya bersikeras menjadi menteri pertahanan Israel untuk mengontrol pengambilan keputusan atas Tepi Barat yang diduduki.
Pada hari yang sama, pemimpin sayap kanan menyebut kelompok hak asasi manusia Palestina sebagai “ancaman eksistensial”.
Menurut Middle East Eye bahwa Netanyahu mengklaim bahwa kelompok perlawanan Palestina Hamas mengoperasikan kelompok ini.
(Resa/The Cradle)