(IslamToday ID) – Pemerintah Kota Amman di Yordania memerintahkan evakuasi paksa puluhan penduduk dari kamp pengungsi Palestina Al-Mahatta di sebelah timur ibu kota Yordania, dan telah mulai merobohkan toko-toko untuk memberi jalan bagi proyek perluasan jalan besar.
Menurut pemberitaan media, pemerintah kota tidak memberikan cukup waktu kepada penghuni kamp untuk mencari tempat tinggal, sebagian besar pemberitahuan berkisar antara dua minggu hingga satu bulan.
Penduduk hanya ditawari 80 dinar Yordania ($113) per meter persegi sebagai kompensasi bagian dari proyek perluasan jalan di Yordania. Sekitar 17 toko dihancurkan oleh pihak berwenang pada tanggal 20 November. Sementara dua puluh empat rumah yang menampung sekitar 400 penghuni kamp dijadwalkan dihancurkan pada tanggal 30 November.
Para penghuni kamp menggelar aksi protes duduk pada tanggal 19 November, yang dibubarkan dan diakhiri secara paksa oleh pihak berwenang dalam waktu dua jam.
“Ini bukan pertama kalinya kamp Al-Mahatta menghadapi ancaman semacam ini. Dari tahun 1976 hingga 2019, kamp tersebut telah menjadi sasaran upaya-upaya semacam ini berulang kali, yang terakhir terjadi pada tahun 2024,” kata Jamal al-Ayoubi, kepala komite lokal dan klub layanan kamp tersebut dikutip dari The Cradle, Sabtu (23/11/2024).
“Selama kurun waktu 2016 hingga 2019, kami menerima peringatan serupa, dan kami terus menuntut dan menekan selama tiga tahun hingga kami berhasil menegakkan hak kami untuk tetap tinggal di kamp. Ini berkat Tuhan, dan dengan dukungan Yang Mulia [mantan perdana menteri Yordania] Dr. Omar al-Razzaz,” jelasnya.
Ayoubi melanjutkan penjelasannya bahwa pada tahun 2019, kami menerima hibah kerajaan yang memastikan kamp tersebut akan tetap seperti sekarang tanpa ancaman apa pun.
Beberapa pemilik tanah telah mengajukan kasus terhadap penduduk kamp pengungsi Palestina. Mantan Perdana Menteri Razzaz bertemu dengan penduduk kamp dan pejabat setempat pada bulan Mei tahun ini, di mana mereka mengucapkan terima kasih dan memuji keputusan pemerintah untuk menghentikan kasus hukum tersebut.
“Saat itu, ada beberapa perwakilan yang berdiri bersama kami, baik dari distrik satu, dua, bahkan dari distrik-distrik lainnya. Namun, kini situasinya sudah berubah. Ada yang masih menjabat, ada yang sudah keluar, bahkan ada yang menolak bertemu dengan kami sebagai badan yang mewakili warga kamp,” imbuh Ayoubi.
Dia mengatakan bahwa penghuni kamp tidak memiliki tanah, tetapi memiliki semua fasilitas dan bangunannya.
“Sejarahnya jelas,” tegas Ayoubi.
Seorang warga, Hassan al-Santarisi, meninggal karena stroke setelah menerima berita bahwa rumahnya dijadwalkan untuk dibongkar.
Pemerintah Yordania dilaporkan telah memberlakukan pemblokiran media terkait masalah ini. Warga telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi dan memberi tahu beberapa organisasi media tentang apa yang mereka hadapi, tetapi tidak ada satu pun laporan yang dipublikasikan.
Para aktivis memperingatkan bahwa keputusan pemerintah menimbulkan ancaman kemanusiaan yang akan menyebabkan penduduk kamp Al-Mahatta menderita. [ran]