JAKARTA, (IslamToday) – Partai Gerindra mengajukan dua syarat kepada Jokowi jika diminta bergabung dengan koalisi pemerintahan. Dua syarat tersebut berkenaan dengan konsep strategi dorongan besar.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono mengatakan, syarat pertama adalah konsep strategi dorongan besar tentang swasembada pangan, air, dan energi yang harus diterima dan dijalankan. Jika tidak, maka Gerindra akan menjadi oposisi.
“Seandainya Gerindra diminta untuk bergabung, syaratnya adalah program dan konsep tersebut yang harus dijalankan,” ucap Sugiono, seperti dikutip di CNNIndonesia.com, Kamis (10/10/2019).
Ia menegaskan, partainya memiliki keyakinan tentang keharusan Indonesia melakukan swasembada pangan, air, dan energi. Tentu demi kepentingan masyarakat Indonesia.
Andai itu semua berhasil terlaksana, masyarakat bisa memperolehnya dengan harga terjangkau. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun menjadi lebih mudah.
Syarat kedua yakni konsep strategi dorongan besar harus dijalankan oleh orang kepercayaan Gerindra. Dengan kata lain, menteri yang mengurusi produksi pangan atau pertanian serta energi di kabinet selanjutnya harus menjadi milik Gerindra.
Akan tetapi, Sugiono tidak menyebut secara gamblang menteri pertanian dan ESDM. “Jika konsep ini bisa diterima dan posisi kabinet yang berhubungan dengan pelaksanaan ini diserahkan, ya Gerindra oke (bergabung dalam koalisi pemerintah),” ucapnya.
Sugiono menegaskan, konsep strategi dorongan besar adalah milik Gerindra. Sudah dibuat blue print-nya serta misi-misi yang akan ditempuh secara bertahap dan lengkap.
Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan pelaksana strategi dorongan besar dipercayakan kepada Gerindra. Jika tidak, mereka tidak berat hati untuk menjadi oposisi dalam 5 tahun ke depan.
“Untuk itu ada beberapa pos yang harus dipegang untuk menjamin pelaksanaan program tersebut. Kalau tidak diterima ya enggak apa-apa, tapi kami memilih lebih baik di luar pemerintahan,” tuturnya.
Strategi dorongan besar adalah konsep yang diajukan Gerindra kepada Jokowi dan koalisinya. Konsep tersebut berisi tentang swasembada pangan, air, dan energi. Demi merealisasikannya, perlu ada pembukaan lahan seluas 14 juta hektare.
Sugiono mengklaim bakal ada puluhan juta lapangan pekerjaan baru jika konsep itu dijalankan secara optimal. “Kalau dihitung secara konservatif bisa menciptakan 28 juta lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Sugiono tidak menampik bahwa pelaksanaan strategi dorongan besar harus ditopang oleh anggaran yang cukup besar. Namun itu bisa diperoleh dari penghematan anggaran. “Dan menutup pos-pos anggaran yang selama ini kami nilai bocor. Entah karena korupsi, mark up dan sebagainya,” ucapnya.
NasDem Keberatan
Sementaranya itu, anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi keberatan jika Gerindra ingin masuk dalam kabinet dengan menempati jabatan menteri urusan pangan dan energi. Ia juga tidak ingin Jokowi-Ma’ruf menerima konsep Gerindra soal swasembada pangan dan energi.
“Saya pikir, sudahlah bagi Gerindra untuk konsisten saja dalam konteks demokrasi kita, menjadi penyeimbang bagi pemerintah,” katanya.
Taufiqulhadi menegaskan, Jokowi telah memiliki konsep ekonomi yang akan diterapkan. Konsep tersebut juga telah dipaparkan selama masa kampanye Pilpres 2019 lalu.
Itu semua juga telah didiskusikan hingga matang oleh partai-partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena itu, keliru jika Gerindra ngotot ingin konsep strategi dorongan besar diterima dan dijalankan Jokowi.
“Jika tiba-tiba datang Gerindra dengan platform bawaannya, maka akan bersifat saling menegasi nantinya antara kedua arus tersebut,” ucapnya.
Taufiqulhadi juga menegaskan bahwa partai-partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019 memiliki tokoh-tokoh mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Bahkan di periode 2014-2019, tidak ada orang kepercayaan Gerindra pun pemerintahan tetap berjalan.
“Saya tidak menganggap relevan Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi sekarang. Tidak ada relevansinya bagi kabinet Jokowi dan tidak relevan bagi pendukung Gerindra sendiri,” tuturnya. []