JAKARTA, (IslamToday ID) – Isi pidato perdana Presiden Jokowi yang tidak menyinggung pemberantasan korupsi menuai kritik. Di periode kedua pemerintahan Jokowi, pemberantasan korupsi dinilai bakal menjadi anak tiri.
“Pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga penegak hukum akan masih menjadi anak tiri dalam pemerintahan mendatang. Padahal isu ini menjadi titik terlemah kinerja pemerintah selama satu periode sebelumnya. Jika isu hukum dan pemberantasan korupsi semakin ditinggalkan justru akan menjadi beban bagi pemerintahan,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, Senin (21/10/2019).
Jokowi memang tak mengangkat masalah pemberantasan korupsi dalam pidato perdananya. Donal mengatakan kalau isu pemberantasan korupsi memang jadi prioritas Jokowi, seharusnya masalah tersebut disampaikan secara jelas dalam pidato seperti isu sumber daya manusia. “Kalau memang prioritas, tentunya akan disampaikan secara eksplisit seperti isu sumber daya manusia dan infrastruktur,” ujarnya.
Donal mengaku tidak terkejut dengan isi pidato Jokowi
yang tak menyinggung pemberantasan korupsi. Ia juga menyoroti isu pemberantasan
korupsi yang tak ada dalam pidato kemenangan Jokowi beberapa bulan lalu.
“Bagi kami tidak mengagetkan karena pengabaian isu hukum
dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali terjadi. Salah satunya dalam pidato kemenangan
Jokowi di Sentul 14 Juli 2019 yang lalu, yang juga tidak menyinggung
pemberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintah,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi telah menyampaikan pidato dalam
pelantikannya untuk memimpin negara pada periode kedua. Namun tak ada isu
pemberantasan korupsi dalam pidato Jokowi itu.
Jokowi menyampaikan lima hal yang
menjadi prioritasnya dalam pemerintahan periode kedua, 2019-2024. Prioritas
pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. “Mengundang
talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” katanya.
Kedua, Jokowi akan tetap membangun infrastruktur. Ini
diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Ketiga, Jokowi ingin
menyederhanakan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi.
“Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita
harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar
Jokowi. (wip)
Sumber: Detik