JAKARTA, (IslamToday ID) – Presiden Jokowi masih mempertimbangkan untuk penerbitan Perppu KPK. Jokowi masih ingin mengevaluasi program-program terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan. Tapi kan UU-nya belum berjalan, kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), sudah ada pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah,” kata Jokowi, Senin (9/12/2019).
Ia menyebut evaluasi terhadap program pemberantasan korupsi harus dilakukan menyeluruh. Jokowi menyinggung program penindakan. “Penindakan perlu, tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi. Misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap, setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ,” sambungnya.
Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya pembenahan rekrutmen politik. Ia tak ingin biaya besar di dunia politik malah menjerumuskan para politikus terkait tindak pidana korupsi.
“Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, evaluasi. Sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur,” jelas Jokowi.
Jokowi berencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi, termasuk yang bersinggungan dengan rekrutmen politik. “Oleh sebab itu, saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan,” ujarnya.
Di Hari
Antikorupsi Sedunia ini, Jokowi juga berpesan bahwa kesadaran antikorupsi harus
dilakukan secara masif. “Jadi, kita ingin memberikan kesadaran besar mengenai
antikorupsi. Kesadaran antikorupsi ini penting dan harus dilakukan secara
besar-besaran dan masif,” katanya.
Jokowi mengatakan, pendidikan antikorupsi penting
diberikan sejak dini. Apalagi, Indonesia memiliki puluhan ribu siswa yang akan
menjadi pemimpin di masa depan.
“Oleh sebab itu
kesadaran mengenai antikorupsi harus diberikan sejak dini, sejak awal sehingga
semuanya sadar korupsi itu tidak betul, tidak benar, tidak boleh dilakukan oleh
siapa pun. Jadi penekanan itu yang ingin kita berikan,” jelas Jokowi.
Untuk saat ini, Jokowi juga berbicara mengenai strategi
pencegahan korupsi. Seperti masalah rekrutmen politik untuk menjaring kepala
daerah hingga caleg. “Itu harus dibicarakan dengan partai-partai politik,
sistem rekrutmen politik yang paling murah ini yang perlu dibicarakan,” ujar
Jokowi.
Pun demikian dengan pengadaan barang, Jokowi ingin adanya
perbaikan sistem. “Harus diperbaiki terus, sehingga memperbaiki sistem
hal yang penting kita lakukan. E-proc
sudah ada e-tendering sudah ada, tapi
masih ada seperti ini (korupsi). Artinya harus ada perbaikan sistem,”
pungkasnya. (wip)
Sumber: Detik.com