JAKARTA, (IslamToday ID) — Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva menegaskan dukungan pemerintah Moskow terhadap rakyat Palestina.
Rusia menyatakan proposal perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan pada bulan lalu oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tidak bisa diterima begitu saja. Oleh karena, kesepakatan itu dibuat tanpa adanya persetujuan rakyat Palestina.
“Dokumen itu mengusulkan perubahan wilayah … Dokumen itu juga mengusulkan cara untuk menyelesaikan masalah fundamental lainnya termasuk status akhir Jerusalem dan masalah lainnya,” pungkas Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dalam press briefing di Kedutaan Rusia di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
“Posisi kami adalah bahwa orang-orang Palestina dan Israel harus memiliki pendapat akhir mereka mengenai masalah ini mengingat ini berhubungan dengan mereka … Palestina harus menjadi pihak yang menentukan apakah ini dapat diterima atau tidak. Itu poin utama dari ini.”
“Bagaimana bisa Anda menyelesaikan suatu masalah jika salah satu pihak menolak kesepakatan yang AS tentukan. Tapi jika Palestina tidak menerimanya, itu tidak bisa berjalan, itu tidak akan menghentikan perang dan tidak bisa menghentikan orang-orang terbunuh. Masalahnya adalah bagaimana membuat penyelesaian yang bisa diterima dua pihak.”:
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan proposal perdamaian kedua wilayah yang sudah berkonflik lama itu 28 Januari lalu. Trump mengumumkan itu saat menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
Dalam kesepakatan itu, Trump membagi wilayah di sekitar Jerusalem untuk Palestina dan Israel. Namun, tanpa adanya persetujuan atau campur tangan Palestina. Padahal Palestina adalah negara yang berselisih secara langsung dengan Israel dalam memperebutkan wilayah itu.
Mengutip laporan Reuters, dalam perjanjian itu Trump mengumumkan pembentukan negara Palestina dengan ibu kota di pinggiran Yerusalem. Sementara itu, kota Yerusalem disebut Trump akan menjadi ibu kota dari Israel.
Selanjutnya, Dubes Lyudmila mengatakan bahwa Rusia akan selalu siap membantu proses perdamaian antara kedua pihak. Dukungan itu akan didasarkan pada pada hukum-hukum yang berlaku secara internasional.
“Kami menegaskan kembali kesiapan kami untuk membangun pekerjaan masa depan yang sejalan dengan upaya kolektif yang bertujuan untuk secara andal dan komprehensif menyelesaikan konflik … Israel. Kami siap untuk berkoordinasi erat dengan mitra Palestina dan Israel kami, serta negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, anggota Timur Tengah yang mengutip mediator internasional dan semua pihak yang tertarik pada pencapaian cepat perdamaian abadi di Timur Tengah.” tandasnya.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini, kajian itu mengarah pada respons negatif dan skeptis dari Rusia, mengingatk dokumen yang diajukan Trump tersebut mengusulkan kesepakatan teritorial yang memberikan Israel kuasa atas bagian dari Tepi Barat, sementara Palestina mendapatkan area di padang pasir dekat perbatasan Mesir
Semua dokumen kesepakatan dalam upaya perdamaian Timur Tengah, imbuhnya, harus berdasarkan kerangka hukum internasional, seperti resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, Madrid Principles, dan Inisiatif Arab.
“Rusia meyakini pihak-pihak terkait harus menjadi penentu apakah kesepakatan (Deal of the Century) dapat diterima atau tidak,” ujarnya.
Sikap Indonesia
Sikap yang diambil Rusia ini sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia yang mendorong keterlibatan kedua belah pihak dalam kesepakatan penyelesaian konflik Palestina dan Israel, dalam rangka mencapai perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang komprehensif di Timur Tengah.
Indonesia sendiri telah menegaskan posisinya yang jelas dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang tercantum dan mengakar pada amanat konstitusi Indoensia, sebagaimana ditegaskan Wakil Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani.
Sikap tersebut kembali ditegaskna dalam pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB, yang diprakarsai Indonesia bersama Tunisia. Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, serta Sekjen Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit.(iza)
Sumber: CNBC Indonesia, Antara