“Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,”
-Presiden Joko Widodo-
IslamToday ID – Begitulah yang disampaikan Presiden Jokowi daalam pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Bahkan, Presiden menargetkan Indonesia bisa masuk dalam salah satu negara dengan perekonomian terbesar kelima pada 2045.
Selain itu, ia juga menargetkan Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
Namun fakta bicara lain, dinegeri yang ‘maju’ ini ada warga yang meninggal karena kelaparan.
Senin 20 April 2020 kabar duka datang dari Kota Serang. Yuli (43) , seorang ibu rumah dikabarkan meninggal dunia setelah dua hari tidak makan karena imbas pandemi Corona.
Yuli dan suaminya yang sehari-hari sebagai buruh serabutan. Pandemi corona membuat kehidupan ekonomi keluarga ini semakin terpuruk. Selama dua hari, Yuli dan keempat anaknya tidak makan apapun, karena tidak ada makanan yang dapat dimakan. Umenahan rasa laparnya, ia bersama keluarganya hanya minum air galon isi ulang.
Yuli sempat meminta bantuan sembako kepada Ketua RT setempat. Namun, pihak RT mengatakan belum ada bantuan yang diterima dari Pemkot Serang.
Bantuan Terlambat
Kepala Dinas Sosial Kota Serang Poppy Nopriadi membenarkan kejadian ini. Namun ia mengaku telah mengirim tim untuk memberikan bantuan sejak beredar kabar keluarga yang tidak bisa makan karena tidak memiliki pendapatan itu.
“Setelah ada berita bahwa keluarga (itu) nggak makan, kita langsung ngasih bantuan, itu apa hari Sabtu,” katanya Senin (20/4/2020)
Katanya, bantuan mulai berdatangan dari berbagai pihak. Bantuan dari pihak provinsi juga datang Senin siang 20 April 2020. Namun menjelang sore, Yuli meninggal dunia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut berduka atas meninggalnya Yuli. Menurut Fadli seharusnya peristiwa tersebut tidak terjadi di Indonesia. Terlebih PResiden Jokowi mengatakan kalau Indonesia adalah anggota Negara 20 dan Negara maju.
“Harusnya tak boleh ada kasus kelaparan dan kurang pangan. Indonesia kan sudah G20 dan jadi negara maju,” kata Fadli.
PSBB
Pandemi corona juga membuat masyrakat pekan baru resah. Sejak Jum’at (17/04/2020) Pemkot Pekanbaru resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun hingga hari ini Selasa (21/04/2020) Pemkot Pekanbaru belum juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer, beralasan masih mempersiapkan data valid calon penerima bantuan. Ia belum bisa memastikan kapan bantuan sembako disalurkan kepada warga yang terdampak.
“Ini kan masih dipersiapkan. Kami belum tahu kesiapannya seperti apa, tapi mudah-mudahan nanti sore kami tahu seperti apa gambarannya. Apa yang sudah, apa yang belum dan kapan akan didistribusikan,” kata M Noer, Selasa (21/4/2020) seperti dilansir riaubarometer.com
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga dilakukan di kota Padang sejak Rabu (22/4/2020). Meski demikian, bantuan untuk masyarakat terdampak belum juga kunjung turun.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pemberian bantuan terkendala dengan perubahan aturan, terkait jumlah data penerima bantuan maupaun jenis bantuannya.
“Inilah yang menyebab penundaan bantuan, dikarenakan perubahan-perubahan yang terjadi di pusat maupun provinsi,” ungkapnya.
Rakyat Sudah Lapar
Dilansir bisnis.com, Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen mengatakan semenjak kasus Covid-19 pertama diumumkan, Indonesia sudah hamper 2 bulan, bergelut dengan corona.
Kebijakan Social Distancing juga diubah menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun kebijakan ini belum membuat ada kepastian kapan Covid-19 akan terselesaikan.
Di sisi lain, jaring pengaman sosial yang dibutuhkan tidak juga muncul di tengah masyarakat. Padahal banyak aktivitas ekonomi warga terhenti sehingga berpotensi memunculkan kelaparan.
Dari data yang dimilikinya, ada satu wilayah di Jakarta yang terdiri sekitar 1.500 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut sebanyak 450 KK sangat memerlukan bantuan. Namun Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta hanya mampu memiliki kuota 139 KK dengan nilai Rp150.000/KK .
Bansos tersebut berisi beras 5 liter, beberapa teh kotak, terigu, gula, minyak goreng 1 liter, 10 bungkus mie instan dan 1 kaleng biskuit wafer. Bantuan ini diberikan agar warga dapat bertahan selama 12 hari.
Sementara itu kartu sembako senilai Rp200.000 per keluarga selama 9 bulan dari Kementerian Sosial malah lebih jauh dari kenyataan. Program itu sebatas wacana dan belum ada aksi.
“Rakyat lapar, sakit mendekati ajal dan harus segera ditangani oleh Pemerintah, bukan teriakan dari petinggi Partai Politik. Memangnya politik bisa menyelesaikan penderitaan masyarakat, apapun partainya?” ujarnya Ahad , (19/4/2020)