IslamToday ID— Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah, dan BUMN membuka lahan persawahan baru. Namun ternyata, anggran cetak sawah baru di Kementan sudah dihapuskan.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan ini untuk mencegah ancaman krisis pangan akibat wabah virus corona. Targetnya ada persawahan baru dari 900 ribu hekatare (Ha) lahan gambut di Kalimantan Tengah.
Faktanya, beberapa waktu lalu anggran cetak sawah dipangkas habis kerena kebijakan presiden yang meminta realokasi anggaran untuk penanganan covid-19. Hal ini diungkapkan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (29/4/2020)
Padahal sebelumnya, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sudah menganggarkan Rp 209,8 miliar untuk cetak sawah dan survei, Investigasi dan desain (SID) dengan target luas 10 ribu hektare.
Rencana itu gugur karena kebijakan realokasi anggaran yang dikeluarkan Presiden. Anggran hanya tersisa 10,8 miliar untuk 5 provinsi yang sudah melakukan SID, yakni Lampung, Kaltara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.
“Cetak sawah kita hilangkan seratus persen, tapi SID-nya sudah ada yang membuat di lima provinsi tersebut senilai Rp 10,8 miliar,” ujar Sarwo Edhy
Anggran cetak sawah baru dinolkan dengan pertimbangan, cetak sawah program cetak sawah yang telah dilakukan pada 2014-2019 belum dimanfaatkan secara optimal.
Kontradiksi Kebijakan
Yessy Melania, Anggota Komisi IV DPR RI ada kontradiksi antara didalam tubuh kabinet Jokowi. Satu sisi presiden meminta sejumlah kementerian untuk melakukan perluasan lahan persawahan. Sementara Kementan selaku garda depan pertanian justru memangkas habis anggaran cetak sawah.
Ini menggelitik menurut saya, ini kontradiktif sekali dengan ajakan Bapak Presiden,” ujar Yessy
Johan Rosihan dari fraksi PKS juga menambahkan, memang perintah presiden tidak hanya ditujukan kepada Kementan, tapi juga kepada BUMN dan juga Pemerintah Daerah.
MEskipun begitu, seharusnya Kementan dalam hal ini Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian yang mempelopori perintah cetak sawah baru itu. Ia pun mempertanyakan bagaimana cara Kementan melaksanakan perintah Jokowi jika anggarannya justru dinolkan.
“Nah untuk melaksanaan perintah Presiden ini anggarannya dari mana?” tanya Johan
Perintah Presiden
Sarwo Edhy menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan BUMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggarap lahan gambut menjadi sawah. Untuk ‘menyulap’ lahan gambut seluas 200.000 hektare menjadi lahan sawah dibiayai sepenuhnya oleh BUMN
”Untuk lahan gambut yang 200.000 hektare ini akan dibiayai dari dana BUMN. Bagaimana dari sisi pertaniannya, kita hanya melakukan pembinaan teknis. Itu atas perintah Presiden,” pungkasnya
Penulis: Arief Setiyanto