IslamToday ID –Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin menilai Indonesia dalam kondisi yang carut marut. Bahkan, ia menilai hukum tidak tegak di negeri ini.
Din melihat, saat ini kekuasaan hanya diabdikan bagi kekuasaan itu sendiri. Bahkan kekuasaan justru tampil untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Buktinya, sudah terjadi pembungkaman-pembungkaman aspirasi.
“Lawan-lawan politik ditangkap, diadili, dan hukum tidak tegak di negeri ini,” ujarnya alam konferensi daring persiapan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Sabtu (15/8/2020).
Padahal rakyat berharap, Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menunjukan penegakan hukum secara berkeadilan. Namun fakta menun jukan, bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini carut-marut. Alih-alih menjadi harapan masyarakat untuk mendapat keadilan, membela diri dihadapan hukum ternyata tidak mudah.
“Saya sendiri menyaksikan dan mengalami, untuk membela diri secara hukum tidak mudah di negeri ini,” ungkapnya
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan ada kecenderungan kebenaran keadilan diabaikan. Bahkan disikapi sombong dan angkuh oleh pemerintah. Salah satunya saat pemerintah merespons kritik terhadap masuknya tenaga kerja asing di jutaan buruh yang terdampak PHK. Kata Din, pemerintah menjawab bahwa hal itu telah sesuai prosedur.
“Bahkan rakyat yang memprotes itu harus berhadapan dengan aparat negara. Ini contoh kecil. Masih banyak lagi,” ujar dia.
DPR juga tidak lepas dari sorotan Din. Ia melihat, DPR justru banyak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) secara diam-diam. Seharusnya, pengesahan RUU dilakukan transparan dan melibatkan partisipasi masyrakat.
“Ini jelas yang membuat kami semua turun sendiri untuk menyuarakan suara kita,” imbuhnya
Din menambahkan, rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan dilangusngkan pada 18 Agustus mendatang. Deklarasi ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila dan rangkaian peringatan 75 tahun Kemerdekaan Indonesia.
Koalisi ini diikuti oleh sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur. Beberapa nama yang akan bergabung dalam koalisi itu seperti Rahmawati Soekarnoputri, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, Rocky Gerung, MS. Kaban, Refly Harun dan Said Didu. (AS)