IslamToday ID — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jend (Purn) Moeldoko menanggapi pernyataan Presidium Nasional KAMI, Prof. Dr. Din Syamsuddin.
Moeldoko berdalih jika pernyataan yang disampaikannya bukanlah sebuah ancaman kepada Gerakan KAMI.
Bahkan, Moeldoko membantah dirinya mengancam KAMI usai melakukan pertemuan dengan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Pertemuan ini digelar di Kantor Graha Suara Muhammadiyah, Kota Yogyakarta.
“Le ngancem sopo le ngancem. Tidak ada yang mengancam kok,” ujar Moeldoko di Graha Suara Muhammadiyah, Jumat (2/10).
Moeldoko menjelaskan jika yang disampaikannya hanyalah dialog semata.
Bos KSP ini pun menerangkan tak ada ancaman yang dilontarkannya ke KAMI.
“Tidak ada ancaman, ancamannya ada di mana. Itu dialog, dialog online,” tegas Moeldoko.
Sebelumnya, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin mengimbau Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko agar tidak melempar ancaman terhadap rakyat dan gerakan KAMI.
Pernyataan ini disampaikan Din Syamsudin merespons pernyataan Moeldoko yang meminta agar KAMI tak mengganggu stabilitas politik Indonesia.
Din pun menegaskan bahwa cara-cara mengancam dan pertunjukkan arogansi kekuasaan sudah ketinggalan zaman dalam suasana demokrasi di Indonesia.
“Akhirnya KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ‘ancaman’ kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman,” kata Din Syamsudin, Jumat (2/10).
Din menyatakan saat KAMI mendapat tantangan dan ancaman, justru akan menjadi pelecut untuk tetap berjuang.
“Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut. karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya,” jelas Din.
Selain itu, Din juga menyetujui bila Moeldoko menganggap KAMI merupakan sekumpulan kelompok kepentingan.
Menurut Din, KAMI memiliki kepentingan agar pemerintah dan jajarannya bisa bekerja mengemban amanat masyarakat.
Kepentingan tersebut diantaranya untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara yang dinilai banyak mengalami penyimpangan. Selain itu, turut mengingatkan pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan.
Din juga menyatakan KAMI berkepentingan mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat.
KAMI turut mengingatkan pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi dan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri.
“Bukan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh,” tandasnya.[IZ]