ISLAMTODAY ID — Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengaku bingung dengan ajakan rekonsiliasi Imam Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
Menurut Bos KSP ini, hubungan Habib Rizieq dan pemerintah baik-baik saja sehingga tidak perlu ada rekonsiliasi.
“Apanya yang harus direkonsiliasikan? Dari awal kan beliau pergi-pergi sendiri, lalu pulang, ya, pulang saja,” ujar Moeldoko di kantor Staf Presiden, Kamis, 12 November 2020.
Menurut Moeldoko, yang diperlukan adalah saling memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, dilansir dari Tempoco.
“Negara itu melindungi semua. Jadi menurut saya, istilah rekonsiliasi itu, apanya yang mau direkonsiliasi? Kita kan dalam posisi baik-baik saja sebenarnya,” ujarnya.
Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama.
Menurutnya, semua yang dipidana oleh aparat, bersangkutan dengan tindakan seseorang tersebut bukan karena status yang melekat pada diri orang itu.
HRS Singgung Rekonsiliasi Dengan Pemerintah
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) mengaku pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo.
Bahkan, tawaran rekonsiliasi ini sebenarnya pernah diusulkan pemerintah tahun 2017 silam, sebelum Pilgub DKI Jakarta yang dinilai sejumlah pihak menyebabkan pembelahan sikap di masyarakat.
Perihal tawaran rekonsiliasi dengan pemerintah itu pun hingga kini diakui Habib Rizieq Syihab masih berlaku.
Dialog Ulama dan Pemerintah
Namun, menurut Habib Rizieq sebelum tawaran rekonsiliasi terwujud, pihaknya menginginkan ada ruang dialog antara ulama dengan pemerintah.
“Ini ada yang teriak rekonsiliasi-rekonsiliasi, mana bisa rekonsiliasi kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu dialog baru rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa buka dialog,” pungkas Habib Rizieq Syihab melalui akun Youtube Front TV, Kamis (12/11/2020).
HRS menilai dialog antara ulama dan pemerintah ini penting untuk menjernihkan banyak persoalan.
Menurutnya,ruang dialog itu diharapkan kedua belah pihak bisa duduk bersama menyampaikan argumentasi dan pendapat masing-masing demi kebaikan bersama.
“Sudah kita buka dari tahun 2017. tapi apa yang kita terima, bukan pintu dialog yang kita terima, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, tapi yang kita terima kriminalisasi ulama,” jelasnya.
Stop Kriminalisasi Ulama dan Aktifis
Akan tetapi, Habib Rizieq Syihab tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah dengan syarat pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama maupun para aktivis.
Bahkan, HRS meminta pemerintah menunjukkan niat baik bila ingin membuka ruang dialog dengan membebaskan para ulama, aktivis dan tokoh oposisi yang ditahan.
“Masih banyak ulama-ulama kita yang menderita di penjara, bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang sudah sepuh, bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi, bebaskan Doktor Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, Bapak Jumhur Hidayat, bebaskan dulu mereka,” tukas Habib Rizieq.
“Bebaskan dulu para buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan para pelajar, yang sampai sekarang masih memenuhi ruang-ruang tahanan, bebaskan dulu mereka, tunjukkan niat baik,” tandasnya.
Menuurt Habib Rizieq, niat baik pemerintah dengan menghentikan kriminalisasi ulama dan para aktivis bisa membuka ruang dialog untuk menciptakan rekonsiliasi.
Setelah itu, pihaknya siap duduk bersama pemerintah kapan dan di mana pun pemerintah inginkan.
“Kalau ada niat baik kita sambut. Ke depan ayo sama-sama dialog, insya Allah. Tapi dialog mesti punya syarat, soal nanti pemerintah inginnya apa dari umat, sampaikan, apa yang dimau pemerintah. Dari para habaib sampaikan, kami mau dengar. Anda mau ngomong sejam, 3 jam, 12 jam, kita dengar, tapi setelah anda bicara dengar juga kami bicara,” pungkasnya, dikutip dari Viva.
HRS menekankan, para ulama dan habaib ini merupakan penyambung lidah rakyat. Sebab, masyarakat di bawah akan melaporkan apa yang dialaminya kepada kiai dan ulama. Sehingga nantinya melalui proses dialog para ulama bisa menyampaikan keluhan dan saran masyarakat kepada pemerintah.
“Itu yang namanya dialog. Baru setelah dialog ini terbuka baru ada namanya rekonsiliasi, mana ada rekonsiliasi tanpa ada dialog?” tandasnya.[IZ]