(IslamToday ID) – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN sekaligus Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyatakan kondisi melonjaknya kasus corona merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia pun menyinggung soal reshuffle kabinet.
“Itu tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah sudah banyak melakukan berbagai upaya. Belum berhasil secara maksimal. Berarti ada yang perlu diperbaiki,” kata Saleh seperti dikutip dari Detik, Senin (30/11/2020).
Menurutnya, Presiden Jokowi memerlukan tenaga-tenaga baru yang lebih kapabel dalam menjalankan tugas. Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
“Sekarang tinggal memutuskan, apakah akan ada reshuffle atau tidak. Semuanya kembali ke presiden,” ujar Saleh.
“Kalau mau jujur, sepertinya memang presiden butuh tenaga-tenaga baru yang lebih fresh. Perlu pemikiran dan inovasi kerja dalam penanggulangan Covid-19 ini. Ini masalah besar. Butuh menteri yang mampu bekerja ekstra keras,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota DPR Dapil Jateng, Bukhori Yusuf mengakui dapilnya menyumbang banyak kasus positif corona. Menurutnya, kenaikan angka positif salah satunya dikarenakan tidak disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Saya kira memang Jateng ini kan prestasi tertinggi, termasuk di tempat kami di Kendal ini juga cukup tinggi, urutan kedua setelah Semarang, Jateng ya,” kata Bukhori seperti dikutip dari Kumparan, Senin (30/11/2020).
“Memang ini persoalannya adalah kedisiplinan masyarakat,” tambahnya.
Namun di sisi lain, Ketua DPP PKS ini berpandangan kenaikan kasus positif juga dikarenakan sikap pemerintah yang terkesan inkonsisten. Ia pun mengibaratkan kebijakan pemerintah hangat-hangat tahi ayam.
“Sejak dari awal ini juga merupakan implikasi dari tindakan pemerintah pusat yang inkonsisten menurut saya. Jadi hangat-hangat tahi ayam. Kalau di awal merasa tidak, bahkan bikin seakan corona di awal itu candaan,” ujar Bukhori.
Tak hanya soal kebijakan yang berubah-ubah, Bukhori juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang lebih condong pada ekonomi daripada pengetatan kesehatan.
“Setelah itu kemudian ada kebijakan yang lebih berpihak pada aspek ekonomi, setelah itu kemudian ada kebijakan pengetatan physical distancing, dan bahkan kemudian belakangan ini jadi akhirnya muncul suatu ketegasan yang sebenarnya masyarakat justru menilai menjadi bukan konsumsi kesehatan, tapi lebih kepada aspek politik,” tuturnya.
Karena kebijakan pemerintah yang seperti itu, menurutnya, masyarakat tidak memberikan kepercayaan. Ia pun mencontohkan hal yang terjadi di dapilnya, di mana penerapan protokol kesehatan tidak dilakukan secara ketat. Sanksi yang diberikan pun tak bersifat menyeluruh.
“Kalau di dapil saya itu memang persoalan masker sangat diperlukan, bahkan kemudian misalnya penegakan disiplin itu memang tidak dilakukan ketat sehingga kelonggaran,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi memaparkan data terbaru terkait angka kasus corona di Indonesia. Ia menyebut kasus aktif corona meningkat 13,41 persen.
Awalnya Jokowi menyebut dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Jateng yang mengalami kenaikan drastis kasus positif dalam 2-3 hari belakangan. Jokowi lantas mewanti-wanti kenapa dua daerah itu bisa sangat drastis kenaikan kasusnya. [wip]