(IslamToday ID) – Jumlah kasus aktif Covid-19 skala nasional melonjak hingga dua kali lipat hanya dalam waktu dua bulan. Tidak hanya itu, tingkat positif atau positivity rate juga mengalami kenaikan.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, jumlah kasus aktif nasional pada pekan kedua November 2020 lalu dilaporkan sebanyak 54.000 orang atau 12,12 persen dari seluruh kasus konfirmasi.
Berselang dua bulan kemudian, pekan kedua Januari ini jumlah kasus aktif Covid-19 mencapai lebih dari 123.000 orang atau 14,5 persen dari total kasus konfirmasi.
“Artinya telah terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat, tepatnya sekitar 122 persen,” kata Doni seperti dikutip dari Republika, Rabu (13/1/2021).
Ia mengatakan pemerintah melakukan beberapa langkah untuk menghadapinya. Di antaranya adalah melalui program vaksinasi dan penambah kapasitas tempat tidur rumah sakit yang melayani pasien Covid-19.
Tetapi di sisi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan. Satgas di daerah dan pemda juga diminta meningkatkan pengawasan, termasuk dengan mendirikan posko hingga level desa untuk memastikan protokol kesehatan bisa dijalankan.
“Untuk bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di seluruh daerah dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Doni.
Pemerintah diketahui telah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang efektif per 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang.
Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani meragukan kebijakan ini bisa menurunkan kasus positif Covid-19.
“Apalagi situasinya juga berbeda dengan sebelumnya. Saat ini kasus hariannya lumayan, lebih dari 10.000,” katanya.
Jika dibandingkan dengan pembatasan aktivitas seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sebelumnya diterapkan, menurut Laura, banyak celah yang bisa dilakukan masyarakat atau pemerintah daerah.
Ia mencontohkan salah satu ketentuan dalam PPKM yaitu kapasitas pekerja yang ada di kantor (WFO) maksimal 25 persen. Namun apakah bisa dipastikan yang melakukan mobilisasi dan yang menggunakan transportasi umum adalah kelompok WFO.
“Jika ditanya apakah PPKM bisa menurunkan positivity rate yang sudah 30 persen, maka ini kembali ke pemda. Karena instruksi ini kan hanya secara general saja, tetapi implementasinya, pengawasannya, monitoringnya kembali ke pemda,” pungkas Laura. [wip]
