(IslamToday ID) – Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin mengatakan Presiden Jokowi tidak mampu memperbaiki dan menjalankan prinsip good governance atau pemerintahan yang baik.
Bahkan, ia menilai pemerintah cenderung mengutamakan Pilkada serentak, daripada menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak. Pemerintah harusnya fokus penanganan pandemi Covid-19 yang semakin buruk.
“Hampir seluruh elemen bangsa telah memberikan peringatan keras agar menundanya (Pilkada),” kata Din dalam keterangan resmi seperti dikutip dari Republika, Rabu (12/1/2021).
Selain Din yang eks Ketua Umum PP Muhammadiyah, sikap pernyataan itu juga diteken Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab.
Menurut Din, dari paksaan pelaksaan Pilkada serentak itu, akibatnya sangat jelas terjadi saat ini. Bahkan, hanya sebulan pasca pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020, penyebaran pandemi Covid-19 semakin meluas dan memperburuk keadaan. “Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas semua risiko yang terjadi sekarang?” kata Din menggugat.
Ia menyebut KAMI hingga kini juga sepakat dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengenai koruptor saat pandemi Covid-19. Para menteri yang melakukan tindak pidana korupsi saat pandemi, sambungnya, harus segera diancam dan dituntut hukuman mati.
“Jual beli jabatan, pangkat, dan nepotisme makin dianggap biasa. Sehingga berujung pada munculnya kasus korupsi dan abuse of power,” kata Din.
Ia juga secara khusus kembali menyayangkan bantuan sosial untuk rakyat miskin yang tetap dikorupsi saat pandemi. Terlebih, dana tersebut juga berasal dari utang luar negeri.
“Hal demikian menjadi bukti bahwa tidak ada niat serius pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki moral dan sistem pemerintahan,” pungkas Din. [wip]
