(IslamToday ID) – Politisi PKS Nasir Jamil menilai hasil investigasi peristiwa penembakan enam laskar FPI bukan sebagai pelanggaran HAM berat adalah sebuah jalan tengah yang diputuskan Komnas HAM.
Menurutnya, Komnas HAM justru seakan bermain aman di tengah tuntutan publik terkait pengusutan kasus tersebut hingga tuntas. “Komnas HAM melakukan jalan tengah, mau menjadi safety player. Kalau saya baca seperti itu. Jadi cari jalan aman,” kata Nasir seperti dikutip dari RMOL, Jumat (15/1/2021).
Ia mengamini sejauh ini Komnas HAM tidak pernah menyampaikan adanya kendala dalam proses pengusutan penembakan enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Termasuk tidak adanya kemungkinan tekanan dan intervensi dari pihak mana pun.
Akan tetapi bila melihat keputusan yang disampaikan Komnas HAM, mantan anggota Komisi III DPR RI ini menduga bisa saja ada tekanan yang dialami komisi pimpinan Ahmad Taufan Damanik itu.
“Kalau lihat kesimpulan itu, mereka ingin aman. Jadi aman tidak, dalam tanda kutip ada tekanan oleh pihak-pihak tertentu,” tandasnya.
Sedikit berbeda, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mendesak agar kasus penembakan enam laskar FPI benar-benar diusut tuntas. Hal itu sebagai tanggapan atas rekomendasi Komnas HAM yang menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa berdarah itu.
“Jangan sampai kasus ini mangkrak. Karena dunia internasional juga memberikan perhatian pada kasus ini, sampai mana penanganan tim penyidik,” ucap Jazilul.
Menurutnya, tidak hanya instansi Polri yang harus menindaklanjuti kasus penembakan laskar FPI tersebut, namun juga pihak kejaksaan. Sehingga, penanganan kasus ini bisa tuntas dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.
“Kalau ini berhenti, maka akan mencederai hak perlindungan rakyat. Tinggal dibuktikan saja pelakunya siapa, kalau ketemu langsung diproses, dilakukan penyelidikan,” ujarnya.
“Kita hormati proses yang ada, kesimpulan Komnas HAM harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Jangan sampai mangkrak di tengah jalan. Kalau sampai mangkrak, artinya negara tidak sanggup melindungi rakyatnya,” tambahnya. [wip]