(IslamToday ID) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ikut mengomentari banjir Jakarta, tetapi tidak bersuara dalam persoalan korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan elit PDIP.
“BPIP ikut ngoceh banjir Jakarta, tetapi membisu soal korupsi bansos PDIP,” kata aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan seperti dikutip dari Suara Nasional, Senin (22/2/2021).
Menurutnya, BPIP ikut mengomentari banjir Jakarta menunjukkan Anies Baswedan diserang dari berbagai arah. “Saat Ahok dan Djarot memimpin Jakarta dan banjir, tidak ada suara dari BPIP,” ungkap Rahman.
Menurutnya, BPIP di bawah kendali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempunyai kepentingan untuk menyerang Anies di kasus banjir Jakarta. “Ocehan BPIP untuk mendelegitimasi Anies dan bisa muncul hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta,” jelas Rahman.
Ia menambahkan, korupsi bansos yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila justru BPIP membisu sama sekali. “Tafsiran Pancasila melalui BPIP sangat berbahaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus BPIP Antonius Benny Susetyo menyatakan seharusnya banjir di Jakarta bisa dihindari dan dicegah. Para pemangku kepentingan, menurutnya, bisa memprediksi dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah banjir.
“Fenomena bahwa kalau kita bisa memprediksi dengan baik ini kan sebenarnya alamiah. Akan tetapi kita harus mempersiapkan dan memantau dengan kemajuan teknologi untuk mampu membuat kebijakan yang kuat dan terukur untuk mengatasi masalah banjir ini,” kata Benny dalam pernyataan tertulis seperti dikutip dari Ngopibareng.id, Ahad (21/2/2021).
Namun yang terjadi di lapangan, tak ada kesinambungan upaya untuk menghentikan banjir tahunan, antara rezim pemerintah satu dengan yang lain. Ia menyebut tak terlihat upaya untuk melanjutkan program mengatasi banjir yang sudah dilakukan di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai layak dipertahankan.
“Seperti zaman Ahok dulu, pengerukan, pembersihan drainase, pasukan kuning atau pasukan orange, sehingga ketika curah hujan melebihi kapasitas itu air bisa mengalir. Nah ini harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi kebijakannya dan serius mengatasinya,” lanjutnya. [wip]
