(IslamToday ID) – Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Riza Primadi yang juga ditunjuk menjadi komisaris KAI saat dikonfirmasi, Rabu (3/3/2021). “Iya benar, perubahan posisi Dewan Komisaris PT KAI per siang ini,” ujarnya.
Riza pun menjabarkan komposisi Dewan Komisaris KAI, dimana, Said Agil Siroj sebagai Komut merangkap Komisaris Independen, Rochadi sebagai Komisaris Independen, Diah Nataliza sebagai Komisaris, dan Chairul Anwar juga menduduki posisi komisaris.
Erick Thohir masih mempertahankan dewan komisaris lama yaitu Pungky Sumadi, Criss Kuntadi, dan Freddy Haris.
Meski kabar perubahan struktur Dewan Komisaris KAI dibenarkan Riza Primadi, pihak manajemen KAI belum memperoleh salinan Surat Keputusan (SK) dari Menteri BUMN.
“Mungkin bisa dikonfirmasi informasi tersebut ke Kementerian BUMN. Karena sampai dengan saat ini kami belum menerima salinan SK terkait perubahan susunan komisaris,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus seperti dikutip dari Okezone.
Sementara, menanggapi hal ini, analis politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kultur politik di Indonesia masih memegang prinsip politik balas budi, siapapun rezim yang berkuasa. “Begitulah polanya. Mungkin-mungkin saja seperti itu (ada kecenderungan balas budi),” ujarnya.
Ujang mengatakan bagi-bagi jabatan dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat. Hanya saja ia melihat bagi-bagi jabatan itu tampak terlihat jelas oleh publik.
“Namun bagi publik, terlalu terlihat bagi-bagi jabatannya. Kasihan ke kiainya. Mudah-mudahan paham tentang perkeretaapian,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Direktur Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Surya Vandiantara menganggap positif tentang penunjukan Said Aqil Siraj sebagai Komisaris KAI. Menurutnya, tak melulu penempatan jabatan-jabatan tertentu harus dikaitkan dengan politik balas budi.
Ia menilai untuk membangun perusahaan negara yang sehat tak harus mengutamakan keahlian seseorang. “Terkadang perusahaan negara itu butuh pengawasan yang baik. Di situlah dibutuhkan sosok yang berintegritas, yang dari sisi etika dan moralitas publik sudah selesai,” ujar Surya.
Ia mengatakan sebelum Said Aqil, pemerintah juga menunjuk putri Gus Dur yaitu Zanubah Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid yang dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero). Menurutnya, penunjukan Yenny juga diharapkan memperbaiki performa perusahaan itu, mengingat saat itu direksi Garuda juga tersangkut kasus hukum.
“Mbak Yenny selain kita kenal sebagai aktivis perempuan dan demokrasi, beliau juga konsen di isu-isu korupsi. Nah, harapan sama ke Kiai Said. Ya walaupun memang kalau dikaitkan dengan politik kebetulan saja Mbak Yenny secara pribadi pernah jadi timses Pak Jokowi. Kalau Pak Kiai Said secara kelembagaan kan waktu itu kalau enggak salah netral,” pungkasnya. [wip]