(IslamToday ID) – Penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta hingga saat ini masih mandek. Padahal ini adalah janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kampanye mereka di Pilkada DKI 2017 lalu.
Langkah Anies menjual saham di perusahaan pembuat merek bir Anker itu terbentur aturan yang mensyaratkan adanya persetujuan DPRD. Hingga kini, DPRD DKI belum menunjukkan lampu hijau penjualan saham bir tersebut.
Saham DKI di PT Delta Jakarta tercatat 26,25 persen. “Saham Delta itu memang kami akan upayakan jual kembali,” kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Senin (1/3/2021) seperti dikutip dari Tempo.
Restu dari DPRD DKI hingga saat ini baru jelas diberikan oleh Fraksi PKS dan PAN. Kedua partai mendukung rencana DKI menjual saham bir tersebut.
Ketua Fraksi PKS Mohamad Arifin meminta Pemprov DKI segera melepas sahamnya di perusahaan minuman keras (miras) PT Delta Djakarta.
“Sikap Fraksi PKS sangat jelas meminta saham Pemprov di PT Delta agar segera dilepas,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/3/2021).
Fraksi PKS, katanya, meminta pimpinan DPRD segera merespons hal tersebut.
Menurut informasi yang ia terima, Gubernur Anies telah tiga kali mengirimkan surat ke pimpinan DPRD terkait hal itu. Arifin mengatakan surat tersebut telah dikirim oleh Anies sejak awal kepemimpinannya.
“Bahkan Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta. PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini,” tutur Arifin.
Ia mengatakan pelepasan saham PT Delta tak akan berpengaruh kepada APBD. Ia mengatakan dividen yang diberikan ke kas DKI tak terlalu besar dan pemerintah memiliki sumber pemasukan lain.
Fraksi PAN juga mendukung keinginan DKI menjual saham bir tersebut. “Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto di Jakarta.
Pemprov, kata Bambang, harus berani tegas dengan mengalihkan investasi miras ke investasi lain yang tidak menimbulkan sentimen sosial.
“Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan lampiran Perpres soal investasi miras,” ujar Bambang.
Ia melihat kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta selama ini dijadikan “bumper” bagi pemegang saham lainnya seperti San Miguel. “Karena Pemprov berstatus sebagai regulator juga, sehingga pemilik saham lainnya merasa aman,” katanya.
Bambang menjelaskan selama ini Pemprov DKI selalu bilang bahwa penjualan saham bir tersebut terganjal restu DPRD DKI Jakarta.
Karena itu, saat ini Fraksi PAN secara bulat mendukung upaya Pemprov DKI menjual saham yang dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin itu.
“Pak Gub dan Pak Wagub, Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta,” kata Bambang.
Namun tentangan justru datang dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Ia tegas mengatakan akan mempertahankan saham bir milik DKI di PT Delta.
Prasetio beralasan selama ini perusahaan tersebut sudah menguntungkan DKI, dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Ibukota. “Ini ada apa? Ada apa orang menggebu untuk menjual PT Delta?” kata Prasetio, Selasa (2/3/2021).
Selama ini, katanya, pemerintah DKI tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Pemerintah DKI mendapatkan perusahaan itu dari pemerintah pusat. “Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita.”
Kontroversi penjualan saham bir DKI ini menguak kembali setelah Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres No 10/2021 tentang investasi di bidang minuman keras beralkohol beberapa hari lalu. [wip]