(IslamToday ID) – Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN adalah kebijakan yang janggal.
“Soal TWK ada yang janggal. Satu, tentang wawasan kebangsaan yang materi tesnya tadi sudah disebutkan dan itu dilakukan oleh lembaga negara yang banyak lembaga negara intelijen, TNI AD, BNPT. Pertanyaaannya, apakah itu merupakan kebijakan ketua KPK dan empat pimpinan KPK yang lain? Atau ada pengaruh-pengaruh dari luar?” ungkap Busyro dalam diskusi virtual yang ditayangkan melalui akun YouTube JIB Post, Senin (10/5/2021).
Ia menyayangkan munculnya pertanyaan yang dinilai melecehkan dalam materi TWK itu. Salah satu contohnya pertanyaannya soal kesiapan menjadi istri kedua hingga melepas hijab.
“Sehingga tes wawasan kebangsaan itu materinya justru melecehkan, bertentangan dengan nilai-nilai filosofis kebangsaan yang konsepnya amat luhur di dalam empat paragraf pembukaan UUD 1945, justru dilakukan oleh lembaga negara yang tidak memiliki tradisi , tidak memiliki kompetensi untuk wawasan kebangsaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Busyro juga mempermasalahkan lembaga-lembaga yang turut andil dalam pembuatan hingga pewawancara TWK. Ia menganggap lembaga tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan wawasan kebangsaan.
“Kalau misalnya itu oleh Lemhannas oke, misalnya kemarin Lemhannas dilibatkan, itu oke, lembaga negara, seharusnya kampus dan lembaga asesmen psikologi yang profesional itu dilibatkan, ini tidak,” ucap Busyro.
“Sehingga dari sudut itu saja, buka materi tesnya, tapi lembaga yang menangani seleksi wawasan kebangsaan ini, lembaga yang dipertanyakan kompetensinya, komitmennya, keterbukaannya. Itu terukur sekali,” tambahnya.
Busyro juga membantah tudingan yang menyebut adanya radikalisme dan taliban di KPK sebagaimana yang ramai dibicarakan di media sosial.
Ia mengungkapkan delapan dari 75 pegawai yang tidak lolos asesmen TWK itu beragama nonmuslim. Ia menyebut nama seperti penyidik Christian yang taat menjadi umat Kristiani, kemudian Kadek selaku jaksa juga taat sebagai umat Hindu.
“Saya ingin menyampaikan menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media, dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu ada delapan pegawai KPK yang itu beragama Nasrani dan beragama Buddha,” ujar Busyro.
Menurutnya, berhembusnya isu radikalisme dan Taliban di tubuh KPK merupakan narasi yang dibuat-buat buzzer. Tudingan tanpa bukti yang kuat tersebut selain bertujuan melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen, juga merupakan tindakan radikalisme politik.
“Isu taliban sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik. Radikalisme yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa,” tutur Busyro.
Ia pun meminta dukungan dari masyarakat untuk 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK dan diisukan terancam dipecat. Ia mengajak masyarakat untuk menyelamatkan KPK dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipecat dengan dalih apapun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis maupun metodologi,” pungkas Busyro. [wip]