(IslamToday ID) – Ekonom senior sekaligus pengamat sosial politik Rizal Ramli turut angkat bicara terkait dengan sikap KPK dalam menangani kasus mega korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Akibat korupsi bansos ini, negara diduga mengalami kerugian hingga ratusan triliun.
“Kasus ini besar sekali, bansos dirampok, perkiraan Pak Novel (Novel Baswedan) kerugian negara mencapai Rp 100 triliun. Mungkin itu total proyeknya, dan yang dirampok mungkin sepertiganya atau bahkan setengahnya,” ungkap Rizal Ramli saat berdiskusi di acara “Cangkir Opini: KPK Sungsang!” di channel Refly Harun, Rabu (19/5/2021).
Ia menyebut dugaan korupsi bansos adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Ia pun meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk memimpin langsung pengungkapan kasus itu.
“Ini Pak Jokowi harusnya ambil inisiatif. Kemarin pernyataannya sudah bagus (soal pegawai KPK yang tak lolos TWK), tapi cuma sekadar pernyataan dan bukan perintah. Harusnya dia kembalikan para penyidik (yang dinonaktifkan karena tak lolos TWK) dan perintahkan periksa bansos,” ungkap Rizal Ramli.
Ia mengatakan sebenarnya ini adalah kesempatan bagi Jokowi untuk memperbaiki reputasinya yang sudah hancur. Menurutnya, rakyat Indonesia akan salut jika Jokowi turut serta dalam pengungkapan kasus korupsi bansos ini.
“Saya pun akan angkat topi dan banyak masyarakat Indonesia akan salut, ternyata Pak Jokowi masih ada idealismenya, bukan hanya ngomong doang begini-begitu, tapi praktiknya berbeda 180 derajat,” tegas Rizal Ramli.
Ia juga membeberkan bahwa korupsi bansos jika diusut tuntas maka akan membuka tabir para koruptor kelas kakap yang sebagian besar berasal dari partai berkuasa. “Itu harusnya dilakukan karena siapapun yang korupsi harus ditindak dan diadili,” jelas Rizal Ramli.
Rizal Ramli menduga saat ini KPK sendiri dicengkeram oleh kekuatan politik sehingga menyandera sejumlah kasus korupsi besar, salah satunya kasus bansos. “Jadi ada semacam dipilih-pilih, siapa yang harus masuk penjara, siapa yang harus diperiksa, ini semacam ada political system yang mengontrol di atasnya,” ungkapnya.
Menurutnya, kasus korupsi bansos sangat terang benderang, siapa pemainnya dan modusnya seperti apa. “Jadi jangan sampai memaksa kita-kita yang tahu yang ngerti untuk buka-bukaan habis-habisan, malu nanti, karena di Indonesia ini yang tahu cukup banyak,” ujar Rizal Ramli.
Terkait dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK, ia juga meminta Menpan-RB Tjahjo Kumolo ikut bertanggung jawab sebab tes itu berada di bawah koordinasinya.
“Melakukan testing buat pegawai itu wajar, tapi harus dilakukan secara profesional dengan standar yang jelas, berintegritas, dan pertanyaan-pertanyaannya yang kredibel. Tapi ternyata tes-tes itu pertanyaanya kampungan, norak, dibikin orang-orang yang sama sekali tidak jelas,” tegas Rizal Ramli.
Ia juga mempertanyakan motif dari penyingkiran 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Sebab ia sangat kenal betul dengan beberapa pegawai yang tidak lolos itu adalah penyidik profesional dan berintegritas.
“Beliau (Tjahjo Kumolo) harus bertanggung jawab, jangan sembunyi seolah-olah ini kesalahan Firli Bahuri doang. Saya kenal Pak Novel secara pribadi, kenal dengan banyak penyidik KPK, mereka profesional, mereka memiliki etos kerja yang bagus,” pungkas Rizal Ramli. [wip]