(IslamToday ID) – Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menyatakan sebagai negara agraris, masih ada lima persoalan di sektor pertanian Indonesia. Yang pertama adalah masalah lahan.
“Tanah kita itu sempit, khususnya di Jawa. Ini memang ada kondisi paradoks, di Jawa tanah sempit penduduk banyak, di luar Jawa lahan luas penduduk sedikit,” katanya dalam Indonesia Food Summit 2021 seperti dikutip dari Kata Data, Selasa (25/5/2021).
Bukan hanya luas tanahnya yang kurang, kualitas tanah juga dinilainya banyak yang rusak. “Ini karena penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, uncontrol. Tidak menghiraukan bagaimana nasib tanah ke depan,” ujarnya.
Lalu persoalan kedua adalah mengenai permodalan. Moeldoko yang kini juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu menyatakan bahwa hingga saat ini petani tidak menyerap maksimal Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena mayoritas masih unbankable.
“Pemerintah telah siapkan KUR. KUR yang disiapkan itu Rp 50 triliun lebih, tapi daya serapnya tidak seperti yang dibayangkan karena masyarakat kita tidak bankable,” ujarnya.
Persoalan ketiga terkait teknologi. Menurutnya, petani di Indonesia cenderung tertinggal dalam penyerapan teknologi yang berkembang.
Selanjutnya persoalan manajerial. Moeldoko menambahkan, petani Indonesia belum terbiasa me-manage aspek bisnis dalam kegiatan pertaniannya. Hal itu membuat hasil pertanian tidak optimal. Terakhir, mengenai persoalan pasca panen yaitu losses atau penyusutan.
Menurutnya, penyusutan hasil panen bisa mencapai 10 persen karena pengolahan pasca panen tidak efisien. Kondisi ini bisa diperbaiki dengan memperbaiki alat-alat pengolahan pasca panen.
“Dengan cara modernisasi menggunakan alat harvester itu penyusutannya bisa menjadi 3-4 persen,” ujarnya.
Moeldoko menambahkan, persoalan yang kerap dihadapi oleh petani di masa panen adalah masalah harga. Pasokan yang besar saat panen kerap membuat harga jatuh.
“Persoalan harga, petani sering teriak harga tetapi pasar yang menentukan antara suplai-demand. Harusnya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan bisa mengaturnya,” kata Moeldoko.
Beri Perhatian Lebih Sektor Pertanian
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pertanian menjadi sektor yang relatif masih menjadi tulang punggung serapan tenaga kerja dan juga masih bisa tumbuh di tengah pandemi Covid-19.
Karena itu, ia meminta kepada pemerintah memberikan perhatian lebih ke sektor pertanian, selain fokus di sektor manufaktur, perdagangan, ataupun jasa.
Menurutnya, sektor pertanian telah terbukti memiliki daya tahan dan menjadi penyelamat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tidak terkontraksi lebih dalam lagi selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang lalu maupun di Triwulan I 2021 ini.
“Terlebih lagi di beberapa daerah, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung serapan tenaga kerja, dengan didorong banyaknya migrasi pengangguran perkotaan ke desa selama pandemi yang akhirnya banyak terserap ke sektor pertanian. Selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 jumlah tenaga kerja sektor pertanian meningkat 2,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Cak Imin dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari NU Online, Selasa (25/5/2021).
Hal itu ia sampaikan sebagai bagian dari sikap resmi Fraksi PKB DPR RI atas penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022.
Dikatakannya, Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah memberikan peringatan terkait potensi ancaman krisis pangan dunia. Karena itu, peringatan ini harus direspons serius oleh pemerintah.
Selama ini di sektor pertanian, beberapa komoditi pangan masih sangat tergantung pada impor. Jika pemerintah bisa memberikan perhatian lebih di sektor pertanian, maka hal ini akan berdampak positif dalam upaya mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.
“Semua kekuatan harus bahu membahu menumbuh kembangkan pertanian sebagai basis pemulihan krisis ekonomi,” tuturnya.
Menurutnya, Indonesia harus berdaulat pangan dan tidak boleh menggantungkan nasib pangan 260 juta rakyat Indonesia dari luar. Hal itu dinilai sangat berbahaya jika terjadi krisis.
Cak Imin pun mengingatkan pemikiran Bung Karno dalam satu konsep Trisakti, yakni bagaimana bangsa ini bisa berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa.
Ketua Umum PKB ini juga meminta seluruh kepala daerah untuk memiliki komitmen terhadap pengembangan inovasi industri pangan yang melibatkan para petani lokal sekaligus menjaga lingkungan hidup.
“Ke depan harus ada reorientasi ekonomi baru ke sektor pertanian dan ekonomi alternatif lainnya yang menyejahterakan rakyat dan tidak merusak lingkungan,” katanya.
Di sisi lain, Cak Imin menuturkan, kebijakan fiskal tahun 2022 harus menjadi pijakan dalam melakukan transformasi struktural yang lebih menyeluruh, untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan dengan dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Hal ini sebagai kelanjutan dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.
“Pemerintah wajib hukumnya untuk menjadikan APBN tahun anggaran 2022 agar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit bersamaan masa pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19,” pungkasnya. [wip]