(IslamToday ID) – Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko turut bersuara terkait dengan polemik tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan terhadap 51 orang di antaranya.
Sujanarko mengatakan pimpinan KPK tidak paham dengan sistem rekrutmen tersebut. Ia juga menyebut pimpinan KPK malah dibohongi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), atau bisa jadi BKN yang dikendalikan oleh orang lain.
“Pertama, harusnya sistem rekrutmen seperti ini dari awal itu melibatkan kesekjenan KPK dalam konteks menyepakati metodologi, jenis pertanyaan, dan tujuan dari asesmen, dan itu tidak dilakukan,” kata Koko, panggilan akrab Sujanarko dalam acara Mata Najwa, Jumat (28/5/2021).
“Dan saya lihat Pak Ghufron (Nurul Ghufron, komisioner KPK) pun tak paham apa yang harus dilakukan. Beliau tak paham apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dimonitoring, dan apa yang harus dievaluasi,” tambahnya.
Yang kedua, Koko melanjutkan bahwa dirinya juga seorang asesor sehingga tahu betul metodologi yang harusnya dipakai untuk tes asesmen.
“Saya itu juga asesor, asesor kompetensi. Saya sudah riset soal tes psikometri ini. Ada dua elemen utama, sebetulnya empat, terkait keaslian dokumen, terkait dengan validitas, terkait reability dan dokumen terkini. Tapi yang paling penting adalah validitas dan reability. Nah tes psikometri itu maksimal menurut standar internasional bisa dipercaya itu hanya 65 persen,” terang Koko.
Ia kemudian heran dengan tingkat akurasi dan reability yang hanya 65 persen namun sudah bisa memvonis 75 pegawai KPK tidak lulus TWK.
“Bisa dibayangkan dengan tingkat akurasi dan reability hanya 65 persen saya bersama 51 orang itu sudah divonis seperti teroris, seperti pasukan separatis. Bisa dibayangkan kejamnya, tidak mengertinya (mereka). Kalau sengaja ini kejam. Kalau rela dikendalikan orang lain, berarti BKN harusnya diberi sanksi,” beber Koko.
Ia kemudian membeberkan ketika dulu di awal-awal selesai TWK semua instansi seperti BKN, Kemenpan-RB, dan KPK seolah lepas tangan terkait dengan materi tes itu. Ia juga menyebut pegawai KPK seperti berhadapan dengan hantu saat mengikuti TWK.
“Siapa yang mengendalikan ini? Di awal-awal proses seleksi selesai, Kepala BKN (Bima Haria Wibisono) menyatakan tidak tahu pertanyaannya, Pak Menpan-RB (Tjahjo Kumolo) juga tidak tahu pertanyaannya. Pimpinan KPK juga menyatakan tidak tahu pertanyaannya, peserta tes bertanya kepada pewawancara tidak ngaku siapa dia. Nggak ada yang ngaku asalnya dari mana, jabatannya apa, tujuan tes apa, nggak dijawab. Kita ini seperti berhadapan dengan hantu, terus terang ini sangat kejam,” ungkap Koko.
Menanggapi itu, komisioner KPK Nurul Ghufron menyatakan secara kemanusiaan dirinya turut berempati terhadap seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Namun dirinya tidak bisa berbuat lain selain hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan.
“Apa yang kami lakukan itu secara normatif ada landasan hukumnya. Kalau soal alat ukurnya, itu hal lain yang silakan Pak Koko dan teman-teman membuktikan,” kata Ghufron. [wip]