IslamToday ID– Wakil Sekjen Komite Khitthah Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926, K.H. Thamrin Ali menyoroti sikap pemerintah yang kerap kali menghiraukan kritik rakyat. Padahal kritik rakyat adalah kritik solutif.
K.H.Thamrin, menilai, pemerintah selalu menganggap bahwa pernyataan kritik dari masayarakat terutama para pakar di segala bidang adalah rasis dan hoaks. Pemerintah juga tidak pernah menampung dan memilih kritik masyarakat dalam pengambilan keputusannya.
“Kritik-kritik solutif dari potensi masyarakat sangat tinggi bagus, menarik sekali kalau didengar, kenapa?karena seringkali kadang-kadang satu kritik-kritik solutif itu dianggap sebagai kelompok kelompok marginal, dianggap kelompok-kelompok radikal, dianggap kelompok-kelompok ekstremis padahal, itu memberikan kritikan yang bersifat solutif,” kata K.H. Thamrin, dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (23/06/2021).
Ia mendesak pemerintah untuk mendengarkan kritikan-kritikan rakyat, sebab kritikan yang dilontarkan merupakan ekspresi anak bangsa yang sangat mencintai negerinya. Beragam kritikan yang disampaikan semata-mata agar Indonesia menjadi negara yang betul-betul berdaulat.
Alih-alih menerima dan menjawab kritikan, KH. Thamrin Ali melihat pemerintah mengalihkan persoalan kepada BuzzerRp. Padahal keberadaan BuzzerRp mengganggu iklim demokrasi Indonesia. Maka dari itu ia meminta pemerintah ‘membubarkan’ BuzzerRp.
“BuzzerRp, mereka sistem semu sistem abu-abu, yang melingkari pusat pemerintahan. Mereka-mereka ini akan gencar menghantam orang-orang kritis , padahal kritisnya itu kritis solutif, sehingga kita lihat, jarang sekali menteri menanggapi kritikan seseorang atau masukan seseorang. Tapi ( malah) diserahkan pada orang-orang atau sistem sistem abu-abu ini. Ayo bubarkan ini,” jelasnya.
Penulis Kanzun Dinan