IslamToday ID– Wakil Sekjen Komite Khitthah Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926, K.H. Thamrin Ali mendesak pemerintah untuk berhenti menambah utang. Menurutnya, utang akan membuat ekonomi semakin ambruk, dan menambah defisit negara.
Selain itu, K.H. Thamrin juga mengatakan pengurangan utang ini dapat membantu pemerintah menghadapi kepanikan dalam penanganan keuangan negara. Hal ini ia katakan dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Analisis Data.
“Menghadapi kekalutan kepanikan salah satunya adalah stop penambahan utang , bagaimana pun juga kami sependapat bahwa ambruknya defisitnya keuangan negara karena eskalasi penambahan utang jauh lebih dahsyat daripada upaya bagaimana membayar cicilan utang,”kata K.H. Thamrin, Rabu (23/06/2021).
Tak hanya itu, K.H. Thamrin menyebutkan untuk tidak melakukan pemborosan dalam membelanjakan uang APBN. Sebab pemborosan ini akan semakin menyulitkan negara dalam mengelola keuangan, dan akan semakin menyulitkan rakyat.
“Bagaimana pak presiden ini mengkondisikan para pejabatnya menterinya dpr-nya panglimanya dan sebagainya untuk tidak boros untuk berperilaku dalam keadaan kondisi negara yang lagi prihatin. Yang saya tahu kalau ada pejabat datang ke daerah kemudian bermalam di daerah itu yang di booking bukan kamar tapi hotel , hotelnya berapa kamar dibooking semua kamar .”ucapnya.
“Pemborosan menggunakan uang rakyat itu menambah beban rakyat, menambah kesengsaraan rakyat dan itu juga, kesengsaraan rakyat ini adalah bukti tanggung jawab dan bukti bahwa presiden atau pemerintah kurang berhasil,” sambung K.H. Thamrin.
PPN Sembako Rusak Kedaulatan
K.H.Thamrin juga mengkritik kebijakan pajak PPN sembako. Ia menilai peluasan PPN dibidang Sembako melanggar kedaulatan rakyat. Ia meminta pemerintah tidak melanjutkan rencana tersebut.
“Masalah akan dikenakan pajak kepada sembako itu tidak main-main, sembako itu adalah kedaulatan, saya mengatakan bahwa sembako itu adalah kedaulatan rakyat yang harus dijunjung tinggi. hak rakyat. Menikmati sembako itu hak. Kalau itu hak berarti menjadi kewajiban Negara,” ujar K.H. Thamrin.
Ia mengaku kecewa terkait kebijakan pemerintah yang memiliki niat untuk memberikan pajak di sembako.
“Bagaimana posisi negara, bagaimana? Sekarang kondisi sudah kejepit gini kok masih akan dikenakan pajak sembako? Ini kelewatan sekali,” pungkasnya. Stop Beri Fasilitas pada TKA
K.H.Thamrin juga mengatakan untuk tidak selalu memberikan fasilitas kepada tenaga kerja asing ( TKA ) khususnya China. Dalam pandangannya, pemerintah selalu membuka pintu untuk TKA China dengan sangat mudah.
Selain itu, pemerintah juga kerap kali memberikan fasilitas ‘mewah’ untuk TKA China seperti, memberikan kekuasaan dalam eksploitasi sumber daya alam. Memberikan peluang pekerjaan untuk mereka yang notabene dapat dilakukan oleh pekerja lokal.
“Dengan memanfaatkan orang asing, saya sebut aja china. Kita nggak habis pikir, ditengah pandemi macem gini China ratusan ribu datang ke Indonesia tanpa ada perlakuan pemeriksaan. Nggak habis pikir dengan perilaku-perilaku pejabat-pejabat yang memberikan fasilitas terhadap orang-orang Cina terutama,” ujar K.H. Thamrin.
“Menguasai untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di negara kita. Setidaknya mereka masuk dalam wilayah wilayah kerja yang itu bisa dilakukan oleh bangsa kita. Didaerah kami ada pabrik semen di mana untuk jabatan-jabatan semacam atau sekelas buruh sekelas security itu bisa di lakukan anak bangsa kenapa dikasih china,” lanjutnya.
K.H.Thamrin meminta kepada pemerintah untuk tidak menambah beban rakyat ditengah pandemi. Hal ini menurutnya akan dapat menimbulkan kekacauan sosial.
“Pemerintah memberikan beban yang lebih berat sedang rakyat sudah sakit maka akan semakin berat . itu berujung pada kekacauan sosial.” pungkasnya.
Penulis Kanzun/Arief