(IslamToday ID) – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut B Pandjaitan menilai tidak ada yang aneh dari kedatangan warga negara asing (WNA) asal China ke Indonesia. Sebab menurutnya syarat bagi WNA masuk ke Tanah Air sudah diperketat.
Luhut menjelaskan, dalam syarat itu WNA tidak hanya diwajibkan melakukan tes usap PCR, tapi juga wajib menunjukkan kartu vaksin dengan dua kali suntikan atau dosis. Kemudian mereka juga diwajibkan menjalani karantina setelah tiba di Tanah Air dan dites PCR lagi.
“Jadi prosedur ini kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Hanya saja ada yang (karantina) 8 hari, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, tergantung negaranya,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).
Khusus untuk karantina, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan kajian dari negara yang dianggap cukup baik dalam menerapkan aturan di perbatasan.
“Jadi kita berikan 8 hari (karantina). Jadi tidak ada yang aneh sebenarnya. Kalau ada yang asal ngomong, tidak ngerti masalahnya, jangan terlalu cepat ngomong,” ujarnya.
Kata Luhut, pemerintah harus memberi warga negara asing perlakuan yang sama dengan negara lain. Tidak bisa Indonesia begitu saja menolak kedatangan mereka.
“Kita kan mesti perlakukan sama dengan dunia lain lakukan begitu, kita harus lakukan begitu. Enggak bisa dong kita hidup bernegara itu, lu mau, gua enggak mau, enggak bisa begitu,” sambungnya.
Sebanyak 20 TKA China tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2021 atau sebelum PPKM Darurat Jawa-Bali. Selanjutnya mereka menjalani pemeriksaan keimigrasian dan protokol kesehatan.
Kemudian, para TKA yang diketahui akan menjalani ujicoba sebagai tenaga ahli di PT Huadi itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Kalimantan Selatan dengan pesawat Citilink QG-426 pada Sabtu (3/7/2021) pukul 20.25 WITA dari Jakarta.
Sementara itu, kedatangan puluhan TKA asal China ke Indonesia itu dinilai telah mencederai rasa keadilan rakyat yang sedang dipaksa tidak keluyuran dan kehilangan mata pencaharian karena kebijakan PPKM Darurat.
“Seharusnya kepentingan rakyat dan bangsa sendiri yang mesti didahulukan dan diutamakan,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
Apalagi, sambungnya, berdasarkan informasi yang beredar bahwa kategori tenaga ahli yang akan ditempati TKA China bisa diisi oleh anak bangsa sendiri, termasuk juga anak-anak daerah setempat.
Bila hal tersebut benar, maka pemerintah jelas-jelas lebih mementingkan asing dibandingkan dengan anak bangsa sendiri. “Investasi seharusnya memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat bangsa sendiri,” sesalnya.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga menilai kedatangan para TKA asal China tersebut sangat melukai hati masyarakat. Pasalnya, masyarakat Indonesia dibatasi mobilitasnya namun WNA malah dibiarkan bahkan diperbolehkan masuk Indonesia.
“Ini menyakiti hati rakyat. Ketika duka menyelimuti, ketika semua diminta tidak mobilitas, ada yang merenggang,” katanya.
Menurut anggota Komisi II DPR itu, pemerintah harusnya tidak tebang pilih terhadap semua pihak untuk mengindahkan kebijakan PPKM Darurat.
“Ini sensitif bagi masyarakat yang disiplin mengurangi mobilitas, di sisi lain ada pertunjukan TKA bisa melenggang masuk,” katanya.
Atas dasar itu, Mardani berharap kepada pemerintah pusat untuk menjadi teladan bagi kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. “Jangan ada keistimewaan,” pungkasnya. [wip]