(IslamToday ID) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyatakan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) seperti madrasah tidak akan mendapat bantuan laptop yang diberikan melalui program digitalisasi sekolah.
Pembagian laptop gratis lewat digitalisasi sekolah merupakan program yang digagas Menteri Nadiem Makarim untuk institusi pendidikan di bawah Kemendikbud-Ristek.
“Iya (tidak diberikan untuk madrasah), yang di bawah Kemenag dikelola oleh Kemenag pastinya,” kata Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud-Ristek, Samsuri seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (28/7/2021).
Ia menjelaskan pemberian paket teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hanya diberikan kepada sekolah di bawah Kemendikbud-Ristek yang membutuhkan atau masih kekurangan paket TIK.
Hal ini pun dikonfirmasi oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Zain. “Tidak ada program tersebut (bagi-bagi laptop untuk madrasah),” tuturnya.
Zain mengatakan Kemenag juga memiliki program digitalisasi yang diterapkan untuk madrasah. Namun saat ini bentuknya bukan berupa membagi-bagi laptop dan alat TIK lainnya.
Mengutip situs resmi Kemenag, pembelajaran digital mulai didorong di madrasah sejak Oktober 2020 melalui program reformasi madrasah. Program ini dilakukan melalui kerja sama antara Kemenag dengan Bank Dunia.
Bank Dunia memberikan bantuan sebesar Rp 3,75 triliun untuk memberikan pengadaan alat belajar serta materi pendukung dalam pembelajaran digital. Program dilakukan secara bertahap mulai dari madrasah negeri sampai di pelosok.
“Dalam kesepakatan ini, 500.000 siswa madrasah akan mendapat akses platform pembelajaran digital dengan teknologi terkini,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali pada Februari lalu.
Sementara, baru-baru ini Nadiem menganggarkan Rp 17,42 triliun untuk bantuan laptop dan perangkat TIK kepada sekolah-sekolah di penjuru daerah melalui program digitalisasi sekolah.
Program ini sudah berjalan di 120 sekolah hingga tahun 2021. Bantuan yang diberikan meliputi laptop, access point, konektor, layar proyektor, speaker aktif, hingga internet router.
Khawatir Hanya Jadi Pajangan
Program digitalisasi sekolah yang digagas Kemendikbud-Ristek tersebut langsung dikritik Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Ia menilai kebijakan tersebut tidak disertai pemetaan kebutuhan belajar yang rinci di daerah.
“Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet. Sedangkan data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal,” katanya melalui keterangan tertulis.
Ungkapan tersebut merujuk pada data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencatat masih ada 9.113 desa di wilayah 3T yang belum mendapat jaringan 4G.
Dengan keadaan seperti ini, katanya, dikhawatirkan bantuan laptop dan perangkat TIK dari Nadiem hanya akan jadi pajangan. “Alat-alat diadakan, tapi buat apa bila tidak ada akses informasi dan update bahan pelajaran,” katanya.
Fikri menilai setiap kebijakan yang diambil sebuah kementerian seharusnya memperhatikan kondisi sesungguhnya di lapangan. Sehingga, solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
“Mas Menteri ini tampaknya kurang dapat support data yang cukup. Sebaiknya walaupun think globally, tapi tetap harus act locally sesuai data lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung banyaknya sumber daya pendidik yang belum lihai menggunakan alat TIK. Ini dikutip dari survei Pusat Data dan Informasi Kemendikbud pada 2018.
Survei tersebut menyebut 60 persen guru masih belum paham dengan pemanfaatan teknologi. Untuk itu ia mendorong Nadiem juga melakukan peningkatan kualitas sumber daya untuk pendidik. [wip]