(IslamToday ID) – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik proyek cat ulang pesawat kepresidenan yang dikabarkan menghabiskan anggaran hingga Rp 2 miliar. Ia mengatakan cat ulang pesawat presiden tersebut bukan prioritas di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
“Pertama, semua anggaran fokus untuk penanganan Covid-19. Kedua, mengecat pesawat tidak prioritas saat ini,” kata Mardani seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (3/8/2021).
Ia mengatakan Komisi II DPR segera memanggil Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk meminta penjelasan rinci terkait cat ulang pesawat presiden itu.
“Ini di bawah Seskab dan Mensesneg. Kami di Komisi II DPR akan mendalami fakta ini dalam Rapat Dengar Pendapat yang akan datang,” ujar Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan pemerintah seharusnya memiliki sense of crisis terkait proyek cat ulang pesawat kepresidenan itu. “Harus punya sense of crisis lah ya. Harus mempunyai rasa kepedulian terhadap kondisi kekinian,” katanya.
Guspardi meminta Istana memberikan penjelasan yang gamblang ke masyarakat terkait proyek cat ulang pesawat kepresidenan, mulai dari anggaran hingga perubahan warna di badan pesawat tersebut.
Menurutnya, penjelasan pihak Istana penting agar isu ini tidak menjadi liar di tengah penanganan pandemi Covid-19.
“Pemerintah harus menjelaskan kepada publik supaya jangan menimbulkan miskomunikasi, persepsi yang terkesan menghamburkan dana pemerintah. Tentu harus dilakukan klarifikasi. Wajib itu,” ujarnya.
Jokowi Minta Maaf
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gunardi Ridwan menilai Presiden Jokowi perlu meminta maaf kepada masyarakat terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19.
“Saya rasa presiden perlu memberikan konfirmasi dan permintaan maaf ke publik, agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan menjaga wibawa pemerintahan pusat,” kata Gunardi.
Ia menilai wibawa pemerintahan Jokowi bisa berkurang lantaran selama ini pusat kerap menekan daerah untuk sensitif menggunakan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Jika hal ini terjadi di level presiden, maka pemerintah pusat akan kekurangan wibawa ketika kerap mendorong kebijakan penghematan (anggaran di tengah pandemi) sampai level daerah,” ujarnya.
Gunardi mempertanyakan apakah penggantian cat pesawat kepresidenan tersebut sangat mendesak atau bisa dilakukan di lain waktu. Bila tidak mendesak, maka penggantian cat tersebut dicap sebagai pemborosan anggaran.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat bisa lebih sensitif terhadap kondisi pandemi di Indonesia saat ini.
“Saya juga tidak tahu seberapa sering presiden menggunakan pesawat atau heli kepresidenan. Jika jadwalnya menurun karena situasi pandemi, sebaiknya anggarannya dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Gunardi juga menyentil pihak legislatif yang dinilai gagal melakukan kontrol terhadap program eksekutif. Hal itu terbukti dengan lolosnya cat ulang pesawat kepresidenan yang baru diketahui publik saat ini.
Pengecatan ulang pesawat kepresidenan terkuak ke publik setelah ramai unggahan dari pakar penerbangan Alvin Lie. Ia membeberkan pesawat kepresidenan dicat ulang dengan warna merah putih.
Sumber di Istana menyebut biaya cat ulang pesawat presiden atau pesawat BBJ 2 sekitar Rp 2 miliar. Namun Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menampik cat ulang pesawat tersebut sebagai bentuk foya-foya anggaran.
Heru menyampaikan pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Namun, kegiatan itu urung dilakukan karena pesawat itu belum memasuki waktu perawatan rutin. [wip]