(IslamToday ID) – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai pengecatan ulang pesawat kepresidenan merupakan langkah absurd di tengah pandemi Covid-19 saat ini. “Jadi ada absurditas atau kekacauan-kekacauan persepsi dan sikap etis tadi,” katanya, Rabu (4/8/2021).
Langkah absurd itu, kata Busyro, terlihat dari tidak jelasnya logika dan urgensi yang diajukan pihak Istana untuk cat ulang pesawat kepresidenan.
Ia meminta agar pihak Istana memberikan penjelasan dan transparansi mengenai hal tersebut kepada masyarakat, baik urgensinya dan penggunaan dana yang digunakan untuk melaksanakan proyek tersebut.
“Apakah sudah saatnya diganti? Apa hubungannya ganti cat biru dengan merah? Logikanya apa? Menarik dipertanyakan. Ini harus diperjelas. Ngatur duit rakyat harus dengan nalar dan intuisi yang jelas,” katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Tak hanya itu, Busyro juga mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk pengecatan pesawat. Terlebih, Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi virus corona.
Menurutnya, nilai Rp 2 miliar terbilang cukup besar. Ia menegaskan angka tersebut sudah tidak bisa didudukkan sebagai nominal semata, namun harus didudukkan sebagai nilai. Ia lantas membandingkan Rp 2 miliar sangat bernilai besar untuk penanganan pandemi.
“Urgensinya apa lagi, enggak jelas semuanya tadi. Dibanding misalnya (Rp 2 miliar) untuk kepentingan pandemi. Presiden kan sempat blusukan ngasih bansos kan ingin buktikan dekat dengan rakyat, tapi kenapa Rp 2 miliar lewat? Itu masalah rumah tangga presiden,” kata Busyro.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah tudingan yang menyebutkan pengecatan ulang sebagai pemborosan.
Ia mengatakan pengecatan pesawat tersebut telah direncanakan sejak 2019. Pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Namun, kegiatan itu tak bisa langsung dilakukan karena pesawat itu belum memasuki waktu perawatan rutin.
“Diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Perlu kami jelaskan bahwa untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021). [wip]