(IslamToday ID) – Dua pihak yang sama-sama mengklaim sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan sikap yang berbeda soal kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
Dua pihak tersebut adalah PB HMI pimpinan Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dan Ketua Umum Raihan Ariatama.
PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin melalui surat instruksi No 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus, menilai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin gagal memenuhi hak warganya yang dihadapkan pada krisis Covid-19.
Merespons keadaan ini, mereka menginstruksikan agar Badan Koordinasi (Badko) HMI se-Indonesia melakukan unjuk rasa pada tanggal 6-13 Agustus.
“Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” sebagaimana dikutip dari surat tersebut, Rabu (4/8/2021).
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika mengatakan sudah ada beberapa Badko yang mengkonfirmasi akan melakukan unjuk rasa pada Jumat (6/8/2021).
Badko tersebut antara lain Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Di Jakarta, PB HMI akan melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka pada 6 Agustus. Sementara, pada 16 Agustus mendatang unjuk rasa digelar di gedung MPR-DPR RI.
“Sudah muncul satu titik aksi yaitu Istana Negara. Jabodetabek-Banten akan ikut kita tanggal 6 atau bagaimana ini masih kita tunggu sampai malam ini,” kata Hilman seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (4/8/2021).
Sebaliknya, PB HMI pimpinan Raihan Ariatama menginstruksikan agar Badko HMI dan HMI Cabang se Indonesia mendukung penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Melalui surat instruksi PB HMI No 134/A/SEK/12/1442 H, Raihan menginstruksikan agar Badko HMI dan HMI Cabang mensosialisasikan pentingnya tracing, testing, dan treatment (3T), 5M, dan vaksinasi sebagai upaya memutus penularan Covid-19.
“Badko HMI dan HMI Cabang se-Indonesia agar membentuk relawan penanganan Covid-19 untuk membantu masyarakat yang terdampak,” seru Raihan dalam surat instruksinya.
Hasil Kongres Berbeda
Pimpinan PB HMI tengah mengalami dualisme. Selain tercermin melalui instruksi yang berbeda, kedua pihak juga sama-sama mengklaim sebagai pengurus yang sah berdasarkan kongres yang berbeda.
PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin mengklaim sebagai pengurus sah berdasarkan kongres di Ambon, Maluku. Muis menjadi Penanggung Jawab (Pj) Ketua Umum menggantikan R Saddam Al Jihad yang mengundurkan diri secara lisan di Masjid Sunda Kelapa.
“Kami sebenarnya tidak menganggap Raihan. Cuma karena euforianya besar ya kita agak kalah ter-blow up,” kata Hilman.
Menurutnya, meski euforia Ketua Umum Raihan Ariatama besar namun tidak dibenarkan konstitusi internal HMI. Hingga hari ini dualisme di dalam tubuh PB HMI masih terjadi. “Masih (terjadi dualisme, masih,” kata Hilman.
“Makanya sampai hari ini kita masih menguasai sekretariat, masih banyak cabang-cabang juga masih dengan kami. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan kongres,” jelasnya.
Sementara, melalui surat instruksinya Raihan menegaskan bahwa dirinya merupakan ketua umum yang sah hasil Kongres HMI ke-31 di Kota Surabaya yang digelar 17-25 Maret 2021 lalu.
Raihan lantas meminta agar kadernya solid di bawah kepemimpinan hasil kongres tersebut. “Badko HMI dan HMI Cabang se-Indonesia tetap menjaga soliditas dibawah kepemimpinan yang sah dan konstitusional hasil Kongres HMI ke-31 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17- 25 Maret 2021,” seru Raihan. [wip]