(IslamToday ID) – Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Panca Putra Tarigan menilai pelibatan peran militer dalam merespons pandemi Covid-19 sudah tepat. Pelibatan militer ini sebagai salah satu upaya strategis dan efektif dalam mendorong percepatan penanganan situasi krisis akibat Covid-19 di Tanah Air.
Hal itu diungkapkan Abetnego pada webinar Paparan Kajian LaporCovid-19 yang bertajuk “Kekuasaan dan Peran Militer dalam Merespons Pandemi Covid-19” pada Rabu (18/8/2021).
“Pilihan untuk melibatkan militer dalam penanganan Covid-19 tidak terlepas dari kebutuhan pada struktur vertikal. Misalnya dalam pendistribusian logistik yang mau tidak mau harus melibatkan TNI,” katanya seperti dikutip dari Republika.
Ia menjelaskan pelibatan militer dalam penanganan situasi pandemi memang dibolehkan dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP). Hal ini diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Ia mengatakan, alasan pelibatan militer karena TNI memiliki sumber daya informasi, sumber daya manusia, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyaluran logistik. Kedua, sumber tenaga kesehatan salah satunya juga paling banyak ada di TNI/Polri.
“Karena mereka punya Dokkes dan Diskes. Jadi aspek-aspek itu bisa diberdayakan tanpa harus menggerakkan pembiayaan yang besar untuk merekrut tenaga baru,” kata Abetnego,
Ia juga menekankan pentingnya dimensi anggaran dalam melihat isu pelibatan militer dalam penanganan pandemi. Ia pun berharap masyarakat tidak khawatir dengan keterlibatan militer dalam penanganan Covid-19, serta mengaitkannya dengan pendekatan kekerasan.
Abetnego mengimbau agar masyarakat tidak menciptakan stigma bagi personel militer. “Banyak kasus yang terjadi dimana warga mengusir warga lainnya karena Covid, itu tindak kekerasan oleh sipil. Jadi jangan sampai kita mendorong perubahan, tapi yang kita komunikasikan sebenarnya mengarah ke stigmatisasi,” katanya.
Selain itu, KSP juga secara terbuka mendorong para akademisi dan cendekiawan untuk meneliti lebih dalam dimensi pemerintahan sipil, untuk membantu pemerintah dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan terkait penanganan pandemi.
“Kajian kebudayaan tentang apa yang terjadi terhadap masyarakat kita juga penting untuk dilakukan. Kadang kita tidak melihat konteks budaya, sosial dan ekonomi di masyarakat kita,” kata Abetnego. [wip]