(IslamToday ID) – Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi. Dalam gambar itu jelas terlihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jokowi dan tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, QR code, serta jenis vaksin dan batch vaksinasi.
Belum diketahui penyebab dari bocornya sertifikat vaksin milik orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sejumlah pihak terkait juga belum dapat mengungkapkan penyebab bocornya NIK Jokowi itu. Bahkan ada kesan saling lempar antar lembaga.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta dugaan kebocoran data ini dapat dikonfirmasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, katanya, data sertifikat vaksin di PeduliLindungi yang ditaruh di pusat data Kemenkominfo diklaimnya aman.
“Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data. Integrasi e-HAC ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PL, Pcare, dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan. Saat ini data PeduliLindungi di DC Kominfo aman. Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19,” kata Johnny seperti dikutip dari Liputan 6, Sabtu (4/9/2021).
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebocoran sertifikat vaksin Covid-19 tak hanya dialami Presiden Jokowi. Menurutnya, sejumlah pejabat juga mengeluhkan hal senada.
“Memang tidak nyamannya bukan hanya Pak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar. Kita menyadari itu,” kata Budi, Jumat (3/9/2021).
Ia menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan terhadap aplikasi PeduliLindingi yang diduga sebagai sumber kebocoran NIK tersebut.
“Sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka itu akan kita tutup,” jelas Budi.
Hal senada disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief. Ia mengatakan, aplikasi PeduliLindungi bisa dibuka oleh siapapun apalagi di mesin pencari Google banyak NIK yang terbuka.
Sehingga, memudahkan oknum tidak bertanggung jawab melakukan akses langsung terhadap identitas pengguna akun tersebut dengan memakai NIK yang telah tersebar.
“Saran saya PeduliLindungi perlu dua factors authentification, tidak hanya dengan NIK saja. Bisa biometrik atau tanda tangan digital,” kata Zudan.
Ia menjelaskan, banyak NIK beredar di mana-mana saat masyarakat mengurus apapun yang membutuhkan fotokopi KTP. “Seringkali meninggalkan fotokopi KTP dan KK saat kita mengurus hal yang membutuhkan itu,” jelasnya.
Ia menilai sulit untuk menahan laju beredarnya NIK di tengah kemajuan media sosial. Sebab NIK dapat tersebar tanpa sengaja melalui data yang dikirim dari berbagai platform digital.
“Di medsos itu share via WhatsApp, email dan lainnya pasti sudah masuk ke pemilik platform. Nah, di medsos juga sudah saya laporkan ke Kominfo dalam berbagai rapat untuk bisa di-take down,” tandas Zudan.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengaku telah mendengar kabar beredarnya sertifikasi vaksin Covid-19 diduga milik Jokowi. Menurutnya, apabila hal itu valid, maka pihak Istana sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi.
“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” kata Fadjroel.
Ia berharap pihak terkait dapat segera memberikan penjelasan. Jika memang terjadi kelalaian, maka Istana meminta langkah khusus agar kejadian sama tidak berulang.
“Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa, termasuk melindungi data milik masyarakat,” pungkasnya. [wip]