(IslamToday ID) – Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai impor tidak bisa dijadikan solusi atas masalah tingginya harga jagung seperti yang diminta oleh para peternak ayam petelur di Jawa Timur.
Menurut LaNyalla, ada opsi lain yang bisa diambil oleh pemerintah agar menguntungkan, yakni petani jagung dan peternak ayam petelur.
“Impor menurut saya kurang bijaksana. Karena justru akan mengganggu serapan jagung produksi lokal. Selain itu juga dapat melukai rasa keadilan bagi para petani jagung di negeri ini,” katanya seperti dikutip dari Inews, Senin (20/9/2021).
Untuk memenuhi kebutuhan jagung bagi peternak ayam petelur tersebut, LaNyalla menyarankan dengan mengatur lebih baik produksi dalam negeri dan menguatkan pasokan melalui regulasi Perda.
Hal itu akan membuat petani jagung terlindungi dari permainan harga di pasaran yang banyak dikuasai tengkulak. Tetapi kuncinya pemerintah harus hadir agar logistik dan supply chain dari daerah penghasil ke daerah penyerap berlangsung dengan normal.
“Jadi kebutuhan suatu daerah harus dipasok oleh daerah lainnya agar terjadi sirkulasi perdagangan yang dinamis. Pemerintah hanya perlu melakukan stabilisasi harga melalui regulasi agar dapat menekan kesenjangan harga agar tidak dimainkan pasar,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi penimbunan jagung di tangan kartel. Hal inilah yang menurut LaNyalla perlu diselesaikan masalahnya oleh pemerintah. “Impor jagung justru akan bisa mengendurkan semangat petani jagung dalam menanam jagung kembali,” ucapnya.
Menurut LaNyalla, selama ini baik petani maupun peternak lebih sering menjadi objek penderita. Karena itu ia meminta pemerintah memiliki keberpihakan nyata pada peternak dan petani.
“Kita meminta pemerintah memberikan solusi yang tepat untuk kedua pihak. Sehingga kepentingan petani dan peternak dapat berjalan beriringan. Petani terlindungi dengan menjamin harga tidak merugikan dan ketersediaan jagung bagi peternak juga terjaga,” ujarnya.
Isu harga jagung viral setelah insiden peternak bernama Suroto membentangkan poster terkait mahalnya jagung ke arah Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kota Blitar pada pekan lalu.
Setelah itu Suroto dan perwakilan peternak ayam petelur diundang ke Istana Kepresidenan. Jokowi menyatakan akan mengirimkan jagung sebanyak 30.000 ton ke sentra-sentra peternak ayam dengan harga Rp 4.500 per kilogram.
Kawal Arahan Jokowi
Sementara itu, DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia berharap kementerian/lembaga terkait mengawal arahan Presiden Jokowi yang meminta agar harga jagung diturunkan guna meringankan beban peternak dalam menekan biaya pakan, sehingga usahanya dapat berkelanjutan.
Ketua Umum DPP Pinsar Indonesia, Singgih Januratmoko mengatakan imbauan Jokowi kepada kementerian terkait merupakan angin segar bagi peternak mandiri karena dalam tiga tahun terakhir industri peternakan terus mengalami gejolak.
“Mulai dari harga jagung yang mahal, yang membuat biaya pakan naik, bibit ayam (DOC) yang mahal, dan harga ayam yang anjlok membuat peternak merugi,” katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/9/2021).
Untuk itu pihaknya bersurat kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian agar turut mengawal imbauan Presiden Jokowi supaya harga jagung segera turun.
Menurutnya, harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp 6.000 per kg yang mengakibatkan biaya produksi naik. Sementara, harga telur dan daging di pasaran cenderung turun.
Singgih mengatakan Jokowi juga menyetujui impor jagung untuk menstabilkan harga jagung yang mahal.
Oleh karena itu pemerintah berencana untuk menggunakan skema Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) sebesar 30.000 ton sampai dengan Desember 2021 untuk membantu peternak mandiri UMKM.
Disamping itu, Presiden Jokowi juga menyetujui adanya Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagaimana beras untuk menjaga kestabilan harga di pasaran. “Oleh karena itu kami memohon Kemenko Perekonomian mengawal imbauan Presiden Jokowi tersebut,” katanya.
DPP Pinsar juga meminta pemerintah untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur dan pedaging dengan cara memasukkan ayam dan telur ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
“Dengan demikian telur dan daging ayam terserap dan peternak rakyat tidak merugi, Alhamdulillah Presiden Jokowi juga menyetujui usulan tersebut,” kata Singgih.
Jokowi juga menyetujui agar terdapat segmentasi pasar untuk melindungi peternak rakyat. Dengan cara perusahaan konglomerasi menjual dalam bentuk ayam tanpa bulu.
“Produk mereka harus dijual dalam bentuk ayam tanpa bulu, ayam beku atau produk makanan jadi. Dengan pembagian pasar tersebut, tidak terjadi yang kuat memangsa yang lemah,” katanya.
Singgih mengatakan selama ini para peternak mandiri harus berhadapan langsung dengan ayam-ayam hidup dari perusahaan integrator raksasa. Dengan modal yang besar, perusahaan unggas raksasa yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir dinilai dapat memenangi persaingan di pasaran karena biaya produksi yang efisien.
Sementara peternak mandiri memiliki ketergantungan pakan dan DOC yang tinggi terhadap integrator yang menyebabkan tidak bisa berproduksi secara efisien.
“Integrator dari penjualan DOC dan pakan kepada peternak sudah memiliki laba, jadi meskipun harga ayam atau telur di pasar rendah mereka tidak rugi. Sementara peternak mandiri, begitu harga ayam jatuh mereka bangkrut,” kata Singgih. [wip]