(IslamToday ID) – Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan meskipun tidak dapat pesangon dan uang pensiun, KPK tetap memberikan tunjangan hari tua (THT) sebagai pengganti manfaat pensiun kepada 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat.
Hal itu diungkapkannya menanggapi isu liar soal hak keuangan bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan tunjangan hari tua (THT) sebagai pengganti manfaat pensiun,” ujar Ali, Selasa (21/9/2021).
THT merupakan dana tunai yang diberikan kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas atau purna tugas.
“Serta segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program THT yang besarannya ditetapkan KPK dan pengelolaannya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk,” jelas Ali seperti dikutip dari RMOL.
Pelaksanaan THT tersebut sudah diatur secara rinci melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 2/2018 tentang THT Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekjen KPK No 390/2018 tentang Alokasi Iuran THT untuk Tim Penasihat atau Pegawai KPK.
Untuk besaran iuran THT setiap bulannya 16 persen dihitung berdasarkan gaji yang terdiri dari 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai. Iuran tersebut dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai.
“Pemenuhan hak keuangan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan sekaligus penghargaan atas profesionalitas, jasa, dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK,” pungkas Ali.
56 Pegawai yang TMS jadi ASN dan 1 pegawai yang sudah memasuki masa purna bakti pada Mei 2021 akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Hal itu berdasarkan UU No 19/2019 yang pelaksanaannya berlaku selama dua tahun setelah diundangkan. [wip]
