(IslamToday ID) – Presiden Jokowi kembali memberi jabatan baru pada Luhut B Pandjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Pembentukan komite itu sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang diteken Jokowi pada Rabu (6/10/2021).
“Dan beranggotakan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir), dan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) yang selanjutnya disebut dengan komite,” demikian bunyi Pasal 3A Perpres itu.
Komite mempunyai tugas untuk:
a. menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:
1. perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan/atau
2. penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterirna oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)
b. menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:
1. rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung;
2. pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” tulis Pasal 3A Poin 3. [wip]