(IslamToday ID) – Kelompok Relawan Jokowi Mania (Joman) turut membantah keras perihal PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) tidak mencari untung dalam pengadaan tes PCR.
Ketua Relawan Joman Immanuel Ebenezer mengatakan berdasarkan hasil temuan, PT GSI sejak tahun 2020 hingga 2021 sudah tujuh kali mengubah akta.
“Dari mana tidak mencari keuntungannya (GSI), kita sudah menemukan data dari tahun 2020 sampai 2021, GSI itu sudah tujuh kali perubahan akta,” ungkapnya seperti dikutip dari Kompas TV, Jumat (5/11/2021).
“Artinya mereka coba menyamarkan bisnis mereka di dalam PCR ini. Artinya republik ini seperti republik gangster lah yang membuat kita malu,” tambahnya.
Dalam negara demokrasi, lanjut Immanuel, seharusnya good governance melakukan transparansi dengan mengungkap berapa angka sesungguhnya tes PCR. “Ini harga PCR sebetulnya berapa? Ini kan tidak diungkap,” katanya.
“Dan kita menemukan terakhir kemarin, harga antigen itu cuma Rp 18.000 per stik, kok mereka naikin Rp 100.000, kan kurang ajar mengambil bisnis di tengah penderitaan rakyat ini.”
Immanuel menambahkan, jika pesta di balik mahalnya harga tes PCR dan antigen tidak dihentikan akan sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi.
“Ini pemeras semua, pemeras. Karena PCR ini lucu dari Rp 2 juta, Rp 1 juta, kemudian Rp 450.000, Rp 275.000, ini kan dilelang harganya, kurang ajar,” katanya.
Perihal ini, Immanuel mengatakan Presiden Jokowi sependapat dengannya bahwa telah terjadi bisnis di balik mahalnya biaya tes PCR dan antigen. Sebab Jokowi, kata Immanuel, selalu berpihak pada penderitaan rakyat.
“Problemnya garong-garong, maling-maling di sekeliling Jokowi ini tidak pernah peka sosial. Saya nggak mau pakai kata indikasi, saya bilang garong, maling,” ujar Immanuel.
Bahkan ia pun menantang pihak pebisnis PCR di lingkaran Jokowi yang tidak terima dengan pernyataan untuk melaporkannya ke polisi.
“Kalau mereka tidak suka tinggal laporin, yang namanya Immanuel Ebenezer itu selalu mengkritik dengan kata garong dan maling. Kalau merasa dirugikan laporkan saja, penjarakan saya, nggak susah kok, ini negara hukum,” ujarnya.
Sebab, bisnis PCR di lingkaran Jokowi benar adanya. “Saya nggak mau pakai kata dugaan, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan,” tegas Immanuel.
“Kenapa kami tidak memakai kata dugaan atau indikasi, orang sudah pasti kok. Kan saya bertanggung jawab. Kalau mereka tidak suka, mereka laporkan saya bisa dipidana,” pungkasnya. [wip]