(IslamToday ID) – Pro kontra wacana penundaan Pemilu 2024 ternyata juga terjadi di tubuh pemerintahan Presiden Jokowi. Awal mula wacana penundaan pemilu ini pertama kali dilempar oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengatakan bahwa ide soal perpanjangan masa kepemimpinan Jokowi yang disampaikannya pada acara diskusi temuan survei nasional, Senin (10/1/2022), bukanlah murni pendapatnya.
Hal itu juga disampaikannya dalam kapasitas sebagai pemberi respons terhadap survei lembaga Indikator Politik. Munculnya ide tersebut, kata Bahlil, adalah murni hasil diskusi dengan kelompok pengusaha.
“Ini diskusi. Bukan pikiran saya. Ini diskusi saya dengan pengusaha. Jangan orang menganggap ini adalah mutlak pikiran saya. Ada kekhawatiran, ini (ekonomi) baru mau rebound, kemudian tahun politik masuk, ini mereka takutkan melahirkan ketidakpastian. Kemudian, untuk naiknya lagi berat,” kilah Bahlil pada acara talkshow Dua Sisi di stasiun televisi tvOne, Kamis (13/1/2022).
Bahlil mengatakan bahwa ada pendapat umum di kalangan pengusaha yang menyebut kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal ini investasi, akan menjadi wait and see ketika Indonesia memasuki tahun politik.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Investasi, maka banyak interaksi dilakukan dengan pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, serta besar maupun kecil.
Mantan Ketua HIPMI itu juga mengatakan bahwa dunia usaha sangat terpuruk pada saat pandemi Covid-19. Namun, sejalan dengan pemulihan ekonomi di 2021, maka kegiatan usaha juga semakin menunjukkan geliat.
Oleh sebab itu, Bahlil menyebut, pengusaha mengkhawatirkan adanya ketidakpastian yang muncul ketika kondisi ekonomi belum kembali ke level pra pandemi.
“Teman-teman diskusi dengan saya lalu mengatakan, apakah memungkinkan ada ruang untuk dipertimbangkan kalau Pilpres itu ditunda?” jelasnya.
Bahlil menilai, kelompok pengusaha berhak untuk menyampaikan pikiran tersebut, meskipun kecil kemungkinan masa jabatan presiden diperpanjang. Jokowi sendiri pun sebelumnya sempat menyatakan menolak adanya wacana tersebut.
“Saya mengatakan kalau tidak memungkinkan, jangan. Akan tetapi kalau memungkinkan, tolong dipertimbangkan,” katanya.
Wacana penundaan pemilu juga didukung oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan. Ia mengklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai. “(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya,” ujar Luhut.
Luhut pun mengklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda. Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
“Ya pasti ada lah, masa bohong,” katanya. Meski demikian, Luhut mengaku tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.
Musyawarah Mufakat
Gagasan Luhut juga didukung oleh Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bahkan, ia berharap ada kelanjutan wacana itu di tingkat ketua umum parpol.
Airlangga ingin semua ketua umum parpol bertemu untuk membahas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya saat bertandang ke markas DPP Partai Nasdem di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).
Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan sebab Indonesia menganut sistem musyawarah mufakat dalam berpolitik. “Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai, dan kita ini bukan keputusan model Barat, tapi model Indonesia musyawarah untuk mufakat,” katanya.
Airlangga tak mengungkap tegas kelanjutan sikap partainya terkait usulan penundaan Pemilu 2024, setelah mayoritas partai di parlemen maupun pemerintah telah mengambil sikap dengan menolak usulan itu.
Ia berkata, pihaknya sejauh ini hanya menyerap aspirasi dari masyarakat yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda dan jabatan presiden diperpanjang demi menjaga tren pemulihan ekonomi yang terpukul akibat pandemi Covid-19. “Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara rakyat,” katanya.
Sementara, di kubu pemerintah sosok yang menolak penundaan Pemilu 2024 adalah Mahfud MD. Ia mengatakan pemerintah tidak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud, Senin (7/3/2022).
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” tambahnya.
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.
“Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye, dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pilkada 2024,” kata Mahfud.
Ia menjelaskan, maksud arahan tersebut. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu. “Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” imbuhnya. [wip]