(IslamToday ID) – Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Bayu Satrio Utomo menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan oleh sekelompok elite politik inkonstitusional sehingga harus ditolak. Ia meminta seluruh elemen mahaasiswa di daerah-daerah dan juga koalisi rakyat sipil untuk bergerak bersama melakukan perlawanan.
“Konstitusi itu hadir untuk membatasi kekuasaan, kekuasaan sendiri dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh diotak-atik oleh delik apapun,” kata Bayu seperti dikutip dari acara ‘Catatan Demokrasi’ di TVOne, Rabu (30/3/2022).
Ia kemudian mempertanyakan dalih tunda pemilu yang disampaikan Menko Marves Luhut Pandjaitan yang mengklaim memiliki bigdata. Bahkan ia mendesak agar Luhut berani membuka bigdata tersebut.
“Koalisi masyarakat sipil sedang membuat petisi untuk Pak Luhut agar berani membuka bigdata tersebut. Kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa bigdata itu tidak benar. Kami juga punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu,” ungkap Bayu.
Ia mengatakan penundaan pemilu hanya akan melahirkan absolute power dari pemerintah. Artinya, jika ada absolute power maka pemerintahan tersebut pasti korup. “Inilah yang akan dan harus kita hindari. Jadi kita harus patuh dan taat pada konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki pemerintah,” ungkapnya.
Kemudian jika dalih dari penundaan pemilu adalah karena pandemi, maka sangat tidak relevan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mana pilkada bisa digelar secara serentak.
“Kita perlu ingat bahwa di tahun 2020 ada pilkada serentak yang mana ada dua anggota keluarga Pak Jokowi ikut berkontestasi dalam pilkada tersebut. Nah, apa jangan-jangan wacana tentang pemilu atau pilkada ini mengikuti wacana-wacana Istana (pemerintah),” kata Bayu.
Ia menyebut bahwa saat ini pemerintah sudah dikendalikan oleh oligarki, sehingga penundaan pemilu akan sangat menguntungkan mereka. Apalagi saat ini hampir semua kebijakan pemerintah tidak populis dan merugikan masyarakat. “Selalu menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya,” kata Bayu.
“Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Merek a membuat UU Cipta Kerja ini utuk menguntungkan oligarki. Lalu ada UU Minerba, ini kita bisa lihat kepentingan siapa di dalamnya? Inilah makanya karena pemerintah sekarang sudah dikuasai oligarki, maka tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai masyarakat sipil kemudian menghadirkan politik alternatif,” tambahnya.
Menurutnya, cara untuk melawan oligarki adalah dengan membuat politik alternatif, karena pemerintahan yang sekarang sudah sangat jauh dari konstitusi. “Juga karena tidak adanya politik alternatif di DPR atau di pemerintahan saat ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Fauzan Raisal Misri menambahkan penolakan penundaan pemilu yang dilakukan mahasiswa di jalanan adalah bukti dari sebuah bigdata dari sekadar klaim yang dilakukan oleh Luhut Pandjaitan. [wip]